Breaking News:

Ketua DPRD TTS : Bupati Jangan Main Ancam Pansus LKPJ

Piether Tahun yang mengancam akan membawa Pansus LKPJ ke ranah hukum jika dari hasil kajian Pansus LKPJ ternyata bekerja di luar regulasi.

Penulis: Dion Kota | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau 

Ketua DPRD TTS : Bupati Jangan Main Ancam Pansus LKPJ

POS- KUPANG. COM | SOE -- Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau geram membaca pernyataan Bupati TTS, Egusem Piether Tahun yang mengancam akan membawa Pansus LKPJ ke ranah hukum jika dari hasil kajian Pansus LKPJ ternyata bekerja di luar regulasi.

Dirinya menantang Bupati Tahun untuk melaporkan Pansus kepada aparat penegak hukum guna membuktikan apakah Pansus LKPJ bekerja di luar regulasi atau tidak?

"Kalau berani lapor. Tidak usah pakai garatak-garatak. Selama ini saya rem-rem komentar di media Karena saya menghormati kemitraan dan keseimbangan dua lembaga ini (eksekutif dan legislatif). Tapi kalau bupati sudah pakai main ancam begini, saya sebagai pimpinan lembaga DPRD TTS tersinggung berat," ujar Marcu dengan nada geram saat dijumpai POS-KUPANG.COM, Senin (29/6/2020) sore di rumah jabatan Ketua DPRD TTS.

Dirinya meminta Bupati Tahun untuk membaca baik-baik regulasi sebelum memberikan komentar di media.

Pansus LKPJ dikatakan Marcu sudah bekerja sesuai regulasi dan tidak ada yang di luar koridor.

Bupati Tahun diminta untuk membaca dengan baik PP 13 Tahun 2019 khususnya pasal 20 dan 21. Dan turunannya, Permendagri Nomor 18 tahun 2020 pasal 19. Lalu diturunkan lagi dalam Tatib DPRD Pasal 65 ayat 4 point' a dan b. Dan diperjelas lagi dalam Badan Musyawarah.

"Baca dulu regulasi baru komentar. Jangan ancam-mengancam. Dalam Tatib DPRD Pasal 65 ayat 4. Point A menjelaskan bahwa pansus bekerja satu tahun untuk pembentukan Perda dan point B
menjelaskan di luar Perda, Pansus bekerja 6 bulan. Jadi sebaiknya baca dulu baru komentar," ujarnya.

Hasil kinerja Pansus lanjut Marcu, seharusnya mendapatkan apresiasi dari Bupati Tahun. Karena dari temuan pansus terungkap jika banyak pekerjaan yang tidak betul.

"Kenapa bupati terganggu dengan temuan Pansus? Seharusnya Bupati berterima kasih karena temuan Pansus menjadi masukan untuk Pak Bupati. Selama ini banyak lapor yang masuk ke Bupati beres-beres ternyata kenyataan di lapangan tidak beres," pungkasnya.

Untuk diketahui, Bupati TTS, Egusem Piether Tahun menegaskan dirinya telah meminta bagian hukum bersama Sekwan DPRD TTS untuk mengkaji regulasi terkait masa kerja Pansus LKPJ.

Pasalnya sesuai PP 13 Tahun 2019, masa kerja Pansus seharusnya hanya 30 hari setelah LKPJ diserahkan. Namun yang terjadi saat ini dikatakannya, Pansus sudah bekerja lebih dari 30 hari.

Polda NTT Tangkap Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Jaringan Irigasi di TTU

Gubernur VBL Janji akan Kaji Dampak Investasi di Manggarai Timur

Jika Pansus bekerja di luar regulasi lanjut Bupati Tahun, ada konsekuensi hukum yang akan dihadapi.

Pasalnya, kinerja pansus LKPJ berkonsekuensi terhadap anggaran negara. (Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Dion Kota)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved