Breaking News:

Polda NTT Tangkap Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Jaringan Irigasi di TTU

kasus dugaan korupsi proyek paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Direskrimsus Polda NTT Kombes Pol Yudi Sinlaeloe didampingi Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jo Bangun saat jumpa pers bersama wartawan di Mapolda NTT, Senin (29/6). 

Polda NTT Tangkap Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Jaringan Irigasi di TTU

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT.

Proyek senilai Rp 1,256,149,000 pada Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2017 itu diduga merugikan negara hingga Rp 1,1 Miliar.

Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT, Kombes Pol Yudi Sinlaeloe saat jumpa pers pada Senin (29/6) siang mengatakan, pihaknya telah mengamankan tiga tersangka yang terdiri dari pejabat pembuat komitmen (PPK), Konsultan pengawas dan Kontraktor pelaksana. 

Penangkapan terhadap ketiga tersangka dilakukan pada hari yang berbeda. Tersangka PWL selaku PPK dan DMB selaku konsultan pengawas ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020. Sementara itu tersangka MMS yang merupakan kontraktor pelaksana ditangkap pada tanggal 25 Juni 2020.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, keterangan ahli dan gelar perkara, diketahui kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek tersebut Rp Rp 1,107,180,042 miliar.

Pengerjaan paket tersebut, kata Kombes Yudi, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,256,149,000 selama 150 hari kalender. Namun, Kata Kombes Pol Jo Bangun, pengerjaan paket tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Akibatnya pekerjaan terjadi kerusakan pada bangunan Bendung, Saluran sekunder, dan Bangunan silang yang tidak Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Penyidik Ditreskrimsus Polda NTT juga mengamankan tiga barang bukti berupa box yang berisi Dokumen Perencanaan, Proses Pengadaan, Dokumen Pelaksanaan kontrak serta Dokumen Pembayaran terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Paket Pekerjaan tersebut.

Ketiga tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 Pasal 3 dan atau pasal 11 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

"Kenyataannya proyek ini gagal karena tidak sesuai dan dari penghitungan kerugian negara kurang lebih mencapai Rp1, 1 miliar," ujar Kombes Pol Yudi Sinlaeloe yang didampingi Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jo Bangun.

Menurutnya, kerugian tersebut terdiri dari pembayaran info bencana yang tidak ikut dalam survei dasar dan survei teknis.

Selain itu, kurang dari Rp 42 juta sedangkan biaya yang dapat di atas pembayaran pekerjaan pengawasan Rp 32 juta sejam tinggal dikurangi PPN atau pajak dan pekerjaan fisik dan PPN pekerjaan pengawasan sehingga total kerugian adalah 1,1 miliar sekian dan sebenarnya jika PPN yang tidak dibayarkan saat itu dianggap pekerjaan gagal. 

Gubernur VBL Janji akan Kaji Dampak Investasi di Manggarai Timur

Amerika Benar-benar Siap Perang Lawan China, 2 Kapal Induk Latihan di Perairan Filipina Dekat LCS

"Jadi nanti kita bagi ke dalam tiga pengelompokan yakni rencananya sendiri kemudian di pelaksanaan dan pengawasan. Kemungkinan ada tersangka tersangka baru karena kita akan tangani juga kaitan perencanaan itu sendiri kemudian kita dalami juga pelaksanaan karena di dalam pekerjaan ini terjadi penggantian antara pejabat Kadis PU yang lama kepada yang baru. Jadi disini kita masih sedang dalami apakah ada keterkaitan dengan pejabat Kadis PUPR yang lama dan yang baru jika ada dan itu terbukti tentunya kita akan jadikan tersangka," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong )

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved