Pilkada 2020, Updata IKP Manggarai Rawan Ketiga Bali-Nusra

POS-KUPANG.COM | RUTENG---Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu RI) Kembali meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu ( IKP) Pilkada serentak 2020 termutakhir. Dari data IKP yang diluncurkan di Jakarta, Selasa (23/6/2020) itu, tertuang dalam data yang dirilis oleh Bawaslu RI, Kabupaten Manggarai memiliki indeks yang tinggi dalam konteks politik dan konteks infrastruktur.

"Hasil rilis update data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 Kabupaten Manggarai termasuk persentase tinggi pada beberapa konteks yakni konteks politik dengan 67,30 persen atau peringkat pertama dari 9 kabupaten Pilkada, sedangkan konteks dukungan infrastruktur Kabupaten Manggarai dengan persentase 73,17 persen atau berada pada posisi ketiga dari kabupaten lain,"Jelas Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kabupaten Manggarai, Herybertus Harun kepada POS-KUPANG.COM, Jumat (26/6/2020).

• Pemkab Belu Salurkan Bantuan JPS Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19

Hery menjelaskan konteks politik ini mengacuh pada beberapa indikator antara lain keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, relasi kuasa di tingkat lokal, keberpihakan penyelenggara pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN dan penyalagunaan anggaran.

Sedangkan untuk konteks dukungan infrastruktur mengacuh pada beberapa indikator yakni dukungan teknologi informasi dan sistem informasi penyelenggara pemilu. "Kita masih terdapat sejumlah kecamatan dan desa yang cukup sulit mendapat signal,"katanya.

• Gugus Tugas Covid-19 Sosialisasi Rapid Test Warga Kabupaten Ende

Sedangkan untuk konteks pandemic, kata Hery, Kabupaten Manggarai berada pada urutan ketiga dari 9 kabupaten yang menjalankan Pilkada di NTT, dengan persentase 44,92 persen. Sementara untuk konteks sosial, Kabupaten Manggarai berada pada urutan ketujuh atau dengan persentase 44,44 persen.

Dikataka Hery, secara nasional berdasarkan data yang dirilis Bawaslu RI untuk tiga provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai berada pada peringkat ketiga dengan persentase 57,18 persen atau masuk dalam sepuluh besar tingkat rawan di tiga provinsi tersebut.

Sub dimensi tertinggi, kata Hery untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara meliputi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada, partisipasi di bawah 77,5 %, hilangnya hak pilih, kampanye di luar jadwal, infrastruktur, penolakan dan pengulangan pemungutan perhitungan suara, distribusi logistik pemungutan suara terlambat/tertukat/hilang/tidak sesuai, tidak efektifnya peran saksi perwakilan peserta pemilu, rendahnya partisipasi peserta pemilu dalam proses edukasi politik masyarakat, data pemilih tidak komprehensif, akurat dan mutakhir.

"Data yang dirilis Bawaslu RI, Manggarai masuk sepuluh besar atau peringakat ke tiga se wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,"tutup Hery. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)