Opini Pos Kupang
Kisruh Data Bansos dan Potensi Kekerasan Ekonomi
Penyebaran Covid-19 telah merusak pelbagai sendi kehidupan. Sektor ekonomi mendapat sumbangan besar pada efek destruktif virus Corona
Adapun orang sayng telah meninggal dunia terdata sebagai penerima bansos. Miris memang. Kondisi ini menandakan selama ini negara ini dibangun tanpa data yang akurat. Daerah-daerah pun demikian.
Para Kepala Daerah mengimplementasikan program kerja tanpa data akurat makanya semakin banyak anggaran dihabiskan tetapi tingkat kemiskinan justru terus meningkat setiap tahun. Bisa jadi data kemiskinan itupun direkayasa sebaliknya klaim keberhasilan pun demikian.
Berikut kalau data sekarang terupdate maka patut diduga ada pihak yang sengaja menginpu data tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pmerintah pusat.
Kedua, pemberdayaan UMKM. Oleh karena banyak perusahan ditutup dan terjadi PHK dimana-mana maka geliat ekonomi keluarga mesti banting setir menjadi pengusaha sendiri di rumah. Hal ini harus mengandaikan negara bisa memfasilitasi dengan pelatihan.
Hemat saya, program Kartu Prakerja mesti membawa efek pada perumbuhan ekonomi domestik. Karena itu program ini harus berhasil menciptakan banyak wirausahawan muda. Bukan sebaliknya mengasilkan banyak penganggur. Untuk itu stimulan modal usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus dipermudah.
Sebab pengalaman di daerah-daerah justru rakyat kecil sangat sulit mengakses dana KUR ini.
Peluang pasar bagi UMKM di daerah sangat sulit selayaknya seekor untah masuk lubang jarum. Betapa tidak? Pengusaha dengan modal besar sering melibas usaha ekonomi dari rakyat kecil.
Disana kadang pemerintah berlaku seperti Pilatus yang cuci tangan ketika Yesus hendak dihukum mati. Pemerintah dalam kondisi ini pasrah pada hukum pasar. Padahal di setiap sekretariat daerah daerah ada OPD Bagian Ekonomi dan OPD Dinas Perindustrian Perdaganagan dengan tugas pengendali harga pasar.
Penulis menduga ada oknum pemerintah daerah yang justru ikut bermain bersama pemodal besar itu. Ada yang lebih buruk dari cuci tangan itu adalah sikap permisif pemerintah daerah ketika membiarkan persaingan pasar yang tidak sehat itu agar tidak kehilangan simpati dari pemodal. *