Video-Bangun Kawasan Perbatasan, Pemerintah Pusat Siapkan Rp 23 Triliun

POS KUPANG.COM,  ATAMBUA—Sedikitnya Rp 23 triliun akan digelontorkan oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan tiga kawasan perbatasan di Indonesia.

Dana puluhan triliun tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Ketiga daerah perbatasan yang menjadi prioritas tersebut masing-masing, kawasan perbatasan Motaain, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pos Lintas Batas Negara, PLBN, Aruk, Provinsi Kalimantan Barat dan PLBN Skouw, Provinsi Papua.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mahfud MD, kepada wartawan di PLBN Motaain, Kamis 18 Juni 2020.

Menurut Mahfud MD, setiap tahun Pemerintah Pusat akan mengelontorkan dana yang bersumber dari APBN untuk pembangunan ekonomi kawasan perbatasan di wilayah Indonesia.

Pembangunan PLBN, kata Mahfud MD, tidak hanya sebagai gerbang masuk. Namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

• Video-Ibu Single Parent di TTS Rawat Lima Anaknya Yang Menderita Disabilitas

• Video-Lippo Mall Kupang Terapkan Protokol Kesehatan di Era New Normal

• Video-Bupati Djafar Optimis Jadikan Ende Sumber Stok Ternak di Flores

Setiap kementerian dan lembaga-lembaga memiliki program untuk membangun wilayah perbatasan, baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Rencana pembangunan dilakukan secara bertahap dan setiap tahun APBN dialokasikan untuk pembangunan ekonomi kawasan perbatasan. 

"Pembangunan secara bertahap. Tiap tahun, APBN dialokasikan. Tergetnya per tahun sehingga pada akhirnya negara kita ini di wilayah perbatasan menjadi makmur," kata Mahfud yang didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Tito Karnavian.

Inti pembahasan yang dilakukan saat itu adalah penekanan soal sinergitas antar kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah. 

Dikatakannya, "Yang dibangun banyak.  Penekanannya pada koordinasi bahwa kementerian dan lembaga supaya sinergis. Pembangunan harus terpadu sehingga terlihat Motaain ini satu kawasan pos lintas batas terpadu, jangan sendiri-sendiri."

Salah satu kebijakan Presiden Jokowi, lanjutnya, adalah membangun Indonesia dari daerah pinggiran atau daerah perbatasan.

Semua kementerian dan lembaga-lembaga bersinergis untuk membangun wilayah perbatasan secara terpadu. 

"Kementerian dan lembaga memiliki program untuk mendukung  percepatan perekononian kawasan perbatasan. Daerah perbatasan adalah miniatur pemerintah dan wilayah negara Repubulik Indonesia,” kata Mahfud.