Kata Pakar Kebijakan Publik UGM, Gabriel Lele: Pilkada Serentak 2020 Rawan Akan Money Politics
"Kalau pencoblosannya bisa diatur. Yang tidak bisa diatur itu kampanyenya, kecuali pemerintah melarang semua bentuk kampanye fisik."
lihat foto
Namun, larangan tersebut menurut Gabriel Lele, juga akan sulit dipatuhi.
"Kalau pencoblosannya sih bisa diatur. Yang tidak bisa diatur itu kampanyenya, kecuali pemerintah melarang semua bentuk kampanye fisik."
"Kalau pun ada kampanye, itu hanya dilakukan kampanye terbatas di ruang tertutup atau secara virtual," jelas Gabriel Lele.
Dari sisi pembiayaan, Gabriel Lele juga menyebutkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, juga akan sulit, mengingat hampir semua anggaran daerah direalokasikan untuk penanganan Covid-19.
Dia menjelaskan, pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 tersebut, dimungkinkan karena kalkulasi pemerintah pada target pemilu serentak 2024 mendatang.
• Meski Di Tengah Pandemi Corona, KPU Sudah Siap Laksanakan Tahapan Pilkada Serentak 2020 di Tanah Air
• Kenalan di Media Sosial, Bocah di Tangerang Dicekoki Pil Eksimer lalu Diperkosa 7 Pria hingga Tewas!
• Sambut New Normal, Pemerintah Bagi Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Dua Shif, Pagi dan Siang
"Pilkada 2020 ini sebagai ronde terakhir dan memang harus dilakukan dalam tahun ini atau awal tahun depan. Dilemanya di situ," terang dia.
Terlepas dari itu, dia meminta agar pemerintah benar-benar memperhatikan keamanan dalam pelaksanaan kampanye dalam Pilkada kali ini.
"Pertimbangan yang harus pemerintah kalkulasi betul itu soal keamanan dalam pelaksanaan kampanye di tengah Covid-19. Waktunya mau dilakukan sekarang atau tahun depan, ya kita tidak tahu persis, menunggu perkembangan Covid-19 ini," tutupnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pilkada 9 Desember, Risiko Penularan Covid-19, dan Ancaman Money Politic...", https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/14/121100665/pilkada-9-desember-risiko-penularan-covid-19-dan-ancaman-money-politic-?page=2
