VIDEO - Warga Watu Pari Manggarai Timur Datang Mengadu Ke Wakil Bupati Terkait Penerimaan BLT

VIDEO - Warga Watu Pari Manggarai Timur Datang Mengadu Ke Wakil Bupati Terkait Penerimaan BLT

POS-KUPANG.COM | BORONG - Sekitar 5 orang warga asal Desa Watu Pari, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur mendatangi kantor Bupati Manggarai Timur, Selasa (26/5/2020).

Kedatangan mereka kemudian diterima oleh Wakil Bupati Manggarai Timur Drs Jaghur Stefanus didampingi oleh Kadis PMD Kabupaten Manggarai Timur Yosef Durahi di Ruangan Kerja Wakil Bupati Manggarai Timur.

• VIDEO—Buaya Sepanjang Tiga Meter Teror Nelayan Nagekeo

• VIDEO—BLT Tahap II Sudah Disalurkan Ratusan Desa  

• VIDEO - Cegah Corona di Sumba Timur, Lima Warga Kawangu Jalani Rapid

Dihadapan Wabup Stefanus mereka mengadukan sejumlah persoalan menurut mereka terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terkait kebijakan yang diambil Kades Watu Pari dan juga mempertanyakan aturan atau regulasi terkait warga kepala keluarga (KK) yang layak mendapatkan bantuan BLT tersebut.

Marsianus Tote salah satu warga yang mengaduh itu kepada wartawan mengatakan, maksud kedatangan mereka untuk bertemu dengan Wakil Bupati dan Kadis PMD untuk menanyakan penjelasan yang sebenarnya terkait regulasi terhadap penerimaan BLT tersebut.

Dikatakan Tote yang didampingi Yulius Gonsaga dan sejumlah warga lainya mengatakan, mereka meminta penjelasan itu sebab di Desa Watu Pari ada sejumlah kebijakan yang diambil Kepala Desa menurut mereka melanggar aturan dan juga mereka menduga ada diskriminatif dalam pembagian BLT dana desa itu.

Kata Tote, mereka mengadukan persoalan dimana di Desa Watu Pari ada sejumlah KK yang masih nebeng dengan orang tua tetap terima BLT, sedangkan sebagian KK yang juga masih nebeng dengan Orang Tua tidak bisa terima BLT. Kemudian ada yang berkeluarga tidak memiliki Kartu Keluarga tapi tetap menerima BLT.

Ada juga dalam 1 keluarga Kakak adik yang belum berkeluarga, namun dua-duanya mendapatkan BLT dan ada juga pengusaha yang dianggap mampu menerima BLT. Sementara masih banyak warga kurang mampu yang layak untuk mendapatkan BLT tidak menerima BLT.

"Jadi harapan kami hapus yang istilah Diskriminatif yang ada di Desa, artinya jangan ada pemilahan. Tolong bagi rata dan benar-benat warga kurang mampu, jangan tebang pilih, kita semua ini merupakan Rakyat Indonesia dibawa naungan Undang-undang dan 1 dalam kebinakaan,"ungkap Tote.

Tote juga mengatakan, secara pribadi ia juga mempertanyakan apakah guru honor penerima Bosda yang berpenghasilan dibawa Rp 600.000/bulan layak atau tidak menerima BLT, sebab menurut pengetahuannya sesuai regulasi guru honor bisa mendapatkan BLT jika penghasilanya dibawa Rp 600.000/bulan.

"Namun ternyata setelah mendengar penjelasan dari Dinas PMD tadi ternyata tidak layak,"ungkap Tote.

Tote juga mengharapkan kepada Dinas PMD Matim untuk segera memanggil Kepala Desa Watu Pari dan melakukan klarifikasi terkait persoalan-persoalan yang mereka adukan tersebut.

Wabup Manggarai Timur Drs Stefanus Jaghur dalam kesempatan itu meminta kepada Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur dan Camat Kota Komba untuk memanggil Kepala Desa guna memberikan klarifikasi terkait persoalan yang diadukan warga itu.

Sementara itu kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur Yosef Durahi dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada warga yang sudah datang berkomunikasi dengan mereka.

Menurutnya pengawasan berupa kritikan yang dilakukan baik dari warga maupun pihak-pihak lainya demi kebaikan untuk memajukan masyarakat Desa Watu Pari itu sendiri.

Yosef berjanji pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Camat Kota Komba untuk memanggil Kades Watu Pari guna memberikan klarifikasi terkait persoalan-persoalan yang diadukan warga tersebut.