Opini Pos Kupang

Tanam Jagung Tidak Saja Untuk Makan

Dua sampai tiga dakade terakhir diskusi dan kebijakan pembangunan pertanian sekurang-kurangnya membahas dan mendasarkan keputusan

Tanam Jagung Tidak Saja Untuk Makan
Dok
Logo Pos Kupang

Oleh : Bernard de Rosari, Peneliti BPTP NTT-Balitbangtan Kementan

POS-KUPANG.COM - Dua sampai tiga dakade terakhir diskusi dan kebijakan pembangunan pertanian sekurang-kurangnya membahas dan mendasarkan keputusan pada mengakomodir tiga isyu dasar, yaitu ketahanan dan kecukupan pangan, peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan, dan ramah ekologis.

Diskusi dan perdebatan tentang dampak yang dialami dari ketiga isyu diatas tidak sekedar berada pada ranah diskusi tapi fakta menunjukkan demikian. Sebut saja awal periode tahun 2000 diberbagai pelosok, tidak terkecuali di wilayah Provinsi NTT, gagal tanam, gagal panen, dan mengarah kepada gizi buruk, busung lapar, dan stunting mewarnai ruang-ruang diskusi, berita di media massa, dan arahan kebijakan pemerintah. Berbagai faktor penyebab diusut untuk mencari tahu mengapa hal ini selalu terjadi dan terjadi lagi.

NTT Menuju New Normal

Kita ingat Tahun 2008 Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur (Wagub) Esthon Foenay mencanangkan NTT sebagai Provinsi Jagung untuk menjawab persoalan pangan entah itu disebut rawan pangan, atau kelaparan yang menyebabkan busung lapar dan gizi buruk serta mengkampayekan pangan lokal. Program ini berikhtiar untuk menyejahterahkan rakyat dengan sumberdaya pertanian yang cocok dengan agroekosistem NTT, walau implementasi program ini tidak optimal, kebijakan terutama politik anggaran yang tidak mendukung kampanye NTT sebagai provinsi jagung.

Kini Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat (VBL) bersama Wagub Josef Nae Soi menaruh perhatian pada jagung sebagai entry point untuk masuk dalam suatu konteks pembangunan yaitu pertanian terpadu (Integrated Farming System) dengan slogan Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS).

Kapolres dan Dandim Sikka Pantau Pemberlakuan New Normal di Pasar Alok

Tahun pertama program ini MT I 2019/2020 diterapkan pada 70 desa ditujuh kabupaten dengan total luasan mencapai 2400 ha. MT II 2020 diperluas menjadi 10 ribu ha pada 16 kabupaten, yang kini masuk periode pencatatan calon petani calon lahan (CPCL), perekrutan pendamping lapangan, dan distribusi saprodi (benih).

Mengapa Jagung

Era sebelum berakhirnya periode 1990-an berbagai catatan penelitian dan data pada institusi resmi, semisal Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kemakmuran mencatat bahwa masih banyak masyarakat di wilayah NTT menjadikan jagung sebagai pangan pokok. Elastisitas permintaan dan elastisitas pendapatan terhadap jagung masih berada pada zona inelastis, yang artinya berapapun perubahan harga jagung permintaan untuk konsumsi jagung tetap pada jumlah tertentu sesuai kebutuhan makan. Naik atau turunnya pendapatan, permintaan terhadap jagung untuk disediakan sebagai stok pangan harus aman, alias tetap terjaga.

Perubahan mulai terjadi ketika krisis moneter (1998) dan merambah menjadi krisis ekonomi, menyebabkan pemerintah membangun Jaring Pengaman Sosial (JPS) bidang pangan, dengan menyediakan beras untuk menjaga keamanan pangan masyarakat nasional. Kebijakan ini sebagai hal ihwal dari perubahan pola konsumsi masyarakat NTT dari jagung menjadi "hanya beras".

Walau sudah makan jagung, aneka ubi, pisang, namun apabila belum makan nasi dianggap belum makan. Ditambah lagi anggapan mengonsumsi bukan beras masih dikategorikan orang miskin, walau sungguhnya memang masih miskin. Serta, dalam kategorisasi ekonomi disebut sebagai golongan pangan inferior. Menyebabkan semua orang baik di kota tidak terkecuali di pedesaan memilih mengonsumsi beras (padi).

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved