Pemuda SPTL di Lembata Siap Kawal BLT Covid-19 di Desa Hingalamamengi

Pemuda Simpang Tuga Leuweheq atau biasa disingkat SPTL meminta masyarakat Desa Hingalamamengi mengawal BLT

ISTIMEWA
Zainuddin 

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA- Pemuda Simpang Tuga Leuweheq atau biasa disingkat SPTL meminta masyarakat Desa Hingalamamengi Kabupaten Lembata Kecamatan Omesuri mengawal Penyaluran Dana BLT, Dana Anggur Merah, pemanfaatan Dana Desa dan Anggaran Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( PAMSIMAS).

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima POS-KUPANG.COM, Kamis (21/5/2020), Pemuda SPTL, Zainuddin menyerukan kepada seluruh masyarakat Hingalamamengi mengawal dana Bantuan Langsung Tunai ( BLT) yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Warga Kelurahan Madawat Tidak Didata Terima BLT, Sekda Sirilus Koordinasi Lurah Madawat

Zey, sapaan akrab Zainuddin, menerangkan, Bantuan Langsung Tunai ( BLT) diberikan kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin.

Menurutnya, program ini tercatat dalam data terpadu Kementerian Sosial. Dengan syarat, keluarga tersebut belum menerima bantuan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai atau Kartu Pra Kerja.

Zainuddin menjelaskan, program ini juga diundangkan dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Eks Pasien Donor Darah

Zey menandaskan, aturan ini menjadi implementatif Bantuan Langsung Tunai ( BLT) kepada keluarga miskin di desa.

Dia mengharapkan, untuk mengawasi penyaluran BLT ini perlunya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan agar terdistribusi dengan tepat dan juga menegaskan agar tidak mementingkan kepentingan sektoral atau orientasi kekeluargaan.

Disebutkan, dalam penyaluran ini pemerintah desa diharapkan memegang prinsip transparansi.

Dia memandang pengelolaan anggaran proyek Pamsimas dan anggaran dana desa harus lebih transparan.  "Tidak boleh ada yang terkesan menyimpang," pintanya.

Kerena itu, pihaknya berharap aparat BPD yang baru bisa bekerja bersama pemerintah desa untuk mengelola dana desa secara transparan.

Zainuddin berharap pemerintah Desa Hingalamamengi lebih hati - hati dalam mengambil setiap kebijakan yang berimplikasi terhadap keberlangsungan hajat hidup banyak orang. Lebih jauh, dia ingin perlu adanya transparansi pemerintah desa dalam penggunaan dana desa dan melibatkan masyarakat serta elemen - elemen terkait dalam penggunaannya dan senantiasa melakukan koordinasi. Tujuannya supaya relasi pemerintah dan masyarakat menjadi efektif sebagai solusi kunci terhadap jalannya roda kepemerintahan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved