Ancaman Kelaparan di Tengah Wabah Covid-19

POS-KUPANG.COM - PERKEMBANGAN penanganan pandemi Covid-19 secara nasional maupun global belum menunjukkan kemajuan berarti. Data secara nasional menunjukkan peningkatan kasus. Jika hari sebelumnya terdapat 12.438 kasus maka data per hari ini menujukkan penambahan 338 kasus, sehingga total secara nasional menjadi 12.778 kasus. Sekalipun terdapat 930 orang pasien Corona meninggal namun jumlah pasien yang sembuh terus mengalami peningkatan signifikan. Terdapat 2.381 pasien yang dilaporkan sembuh.

Sementara di NTT terjadi perkembangan yang mengkuatirkan. Ada kenaikan yang signifikan dari satu kasus menjadi 12 kasus positif dan satu orang dilaporkan sembuh.

Namun demikian yang mencemaskan kita bukan hanya persoalan Covid-19 itu sendiri. Ternyata dampak ikutannya amat mengerikan. Ancaman kelaparan sedang mengintai.

• Hari Ini, Bupati Raymumdus Sau Fernandes Diperiksa Penyidik Polres TTU

Tanda-tandanya amat jelas. Stagnasi perkembangan perekonomian baik secara nasional maupun lokal akibat virus corona telah menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masal.

Kementerian Ketenagakerjaan RI mencatat, terdapat lebih dari dua juta tenaga kerja yang terkena aksi PHK akibat pandemi Covid-19.

• Warga Suai Dapat Masker Gratis dari Pemerintah Desa

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, tercatat sebanyak 84.926 perusahaan telah merumahkan para pekerjanya.

Bahaya ikutan setelah gelombang PHK masal adalah menurunnya daya beli terutama kemampuan membeli sembako. Apalagi, perusahaan yang mem-PHK karyawannya tidak dibebani dengan kewajiban untuk membayar pesangon.

Tanda-tanda ancaman kelaparan juga sudah terlihat di NTT. Warga Desa Woedoa, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, sudah satu bulan terpaksa mencari umbi-umbian hutan karena tidak mampu membeli beras ataupun jagung.

Sementara warga Desa Rowa, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo berkurang pendapatan ekonomi sejak pandemi Covid-19 berkecamuk.

Akses pasar yang ditutup menyebabkan mereka tidak bisa lagi menjual komoditi. Akibatnya mereka tidak sanggup membeli bahan pangan.

Hampir setiap wilayah di NTT mengalami persoalan yang hampir sama. Menipisnya cadangan bahan pangan dan terbatasnya akses terhadap sumber pangan.

Beberapa langkah strategis sudah diambil oleh pemerintah seperti kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT), sembako dan program keluarga harapan (PKH) untuk mengurangi dampak virus corona. Namun, hal yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan adalah jalur disribusi.

Dengan berhentinya jalur-jalur pelayaran kapal akibat kebijakan PSBB dikuatirkan ikut menggangu pasokan dan ketersediaan bahan pangan.

Pemerintah pada semua tingkatan mesti sigap dan sinergi baik dalam hal pendataan yang akurat maupun pengambilan kebijakan yang tepat sasar.

Dari aspek akurasi data misalnya, mesti dipastikan secara benar keluarga-keluarga miskin yang seharusnya mendapakan prioritas bantuan. Jika hal ini tidak dilakukan maka kita sedang meninggalkan bom waktu. Bukan tidak mungkin dalam jangka pendek bisa terjadi peningkata angka kriminalitas dan ketidakstabilan sosial dan dalam jangka panjang berupa tingginya kasus stunting dan gizi buruk yang berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia.

Kita berharap pandemi segera berlalu dan kita dapat kembali menata dan membangun kehidupan secara normal. Semoga. (*)