Komisi V DPRD NTT Rapat Bahas Penanganan Covid -19 di NTT

Komisi V DPRD NTT menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) NTT dan Manajemen RSUD Prof. WZ. Johannes Kupang.

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa sedang memimpin Rapat Dengar Pendapat secara daring dengan Dinkes NTT dan Manajemen RSUD Prof. Johannes Kupang ,Kamis (16/4/2020). 

"Terkadang ada informasi dari kabupaten dan kota yang membuat masyarakat panik, kalau semua beri pernyataan maka masyarakat panik. Karena itu informasi soal Covid-19 ini harus terpusat," katanya.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Ana Kolin meminta agar pemerintah memperhatikan rapid test.

"Rapid test harus diberikan juga ke RS swasta sehingga mereka bis melakukan tes seperti rumah sakit lainnya," kata Ana.

Roky Winaryo, Anggota Komisi V DPRD NTT lainnya mempertanyakan soal APD dan ventilator. Dia mencontohkan ventilator di RSUD Kalabahi ada tetapi ada yang rusak.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, M. Ansor mengatakan, jika pembangunan lab di RSUD Johannes untuk pemeriksaan swab maka perlu diproses secepatnya.

"Saya mau tanya jika lab ini sudah bisa periksa swab, kapasitasnya bisa memeriksa berapa sampel dalam satu hari," tanya Ansor.

Dia juga mengusulkan agar perlu diperhatikan juga agar lab yang sama ada di Sumba Timur dan di Labuan Bajo.
Kadis Kesehatan NTT, drg. Domi Mere mengatakan, pemantauan pintu masuk koordinasi dengan KKP dan khusus untuk di Bandara El Tari Penfui, ada petugas kesehatan dari Dinkes NTT.
Sedangkan soal

logistik karantina di kabupaten dan kota menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten dan kota.

"Di Provinsi NTT, sudah lokasi karantina ODP di RS Jiwa Naimata," katanya.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa saat itu mengatakan, Komisi V DPRD NTT meminta agar jangan ada kelangkaan APD .

"APD ini penting bagi semua petugas medis di semua fasilitas kesehatan dalam menangani kasus Covid-19," kata Yunus.

Dijelaskan, pemerintah perlu menambah insentif kepada petugas kesehatan agar menghindari pungutan kepada pasien yang secara sendiri mau meriksa diri atau memiliki gejala covid.

"Komisi V DPRD NTT mendukung RSUD Johannes sebagai RS yang bisa memeriksa swab.

Komisi apresiasi jubir gugus tugas,tapi hal teknis harus disampaikan langsung oleh Kadis Kesehatan selaku sekretaris gugus tugas," katanya.

Tiga Warga Rote Ndao Diselamatkan SAR Setelah Dua Jam Terombang Ambing Di Selat Pukuafu

Tertangkap saat Kuras Minimarket di Jakarta, Satu Perampok Tewas Kena Timah Panas, Kronologis Info

Otoritas Jasa Keuangan Pastikan Industri Jasa Keuangan Tetap Dapat Beroperasi

Komisi V DPRD NTT, lanjutnya mendukung penanganan pasien positif dan mendukung pelaksaan tracing terhadap warga yang menjadi kontak dengan pasien positif.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved