Komisi V DPRD NTT Rapat Bahas Penanganan Covid -19 di NTT

Komisi V DPRD NTT Rapat Bahas Penanganan Covid -19 di NTT

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Komisi V DPRD NTT menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) NTT dan Manajemen RSUD Prof. WZ. Johannes Kupang.

Rapat secara daring ini berlangsung pada Kamis (16/4/2020).

Rapat secara virtual ini membahas soal penanganan Covid-19 di NTT.

Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa dari Ruang Rapat Komisi V DPRD NTT.

Menurut Yunus, Komisi V DPRD NTT melakukan rapat agar mendengar pendapat ataupun laporan Dinas Kesehatan NTT dan RSUD. Prof. Johannes Kupang.

Anggota Komisi V DPRD NTT, dr. Christian Widodo saat itu meminta agar
perlu adanya koordinasi dengan baik dengan kabupaten dan kota dalam hal distribusi APD .

Dia menyoroti penanganan pasien positif yang mana ke rumah sakit sendiri ketika diperoleh hasil labnya positif.

"Seharusnya tidak boleh pasien itu datang ke rumah sakit sendiri, tetapi harua dijemput oleh petugas," kata Christian.

Terkait soal APD, dr. Christian mengakui, banyak rumah sakit swasta yang mempertanyakan soal APD sehingga mereka juga bisa melakukan penanganan terhadap Covid-19.

"APD juga harus dibagi ke RS Swasta, karena banyak direktur Rumah Sakit swasta yang tanya ke saya apakah mereka bisa klaim ke pemerintah," katanya.

Soal laboratorium, Christian Widodo juga meminta agar secepatnya diperhatikan oleh Dinkes NTT sehingga adanya Laboratorium RSUD Prof. WZ. Johannes bisa juga memeriksa swab.

Anggota Komisi V DPRD NTT ,Buce Lioe mempertanyakan keterlibatan Dinkes di pintu-pintu masuk.

"Kenapa saya sampaikan ini, karena ada saudara-saudara kita dari zona merah. Masyarakat terganggu dengan kondisi ini," kata Buce.

Yan Windy Anggota Komisi V DPRD NTT mengharapkan ada karantina terpusat ,karena orang dari zona merah datang ke NTT. Harus ada karantina terpusat agar mudah melakukan pemantauan," kata Yan.

Dia juga meyoroti soal komunikasi terkait Covid 19 perlu terpusat atau satu pintu.

"Terkadang ada informasi dari kabupaten dan kota yang membuat masyarakat panik, kalau semua beri pernyataan maka masyarakat panik. Karena itu informasi soal Covid-19 ini harus terpusat," katanya.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Ana Kolin meminta agar pemerintah memperhatikan rapid test.

"Rapid test harus diberikan juga ke RS swasta sehingga mereka bis melakukan tes seperti rumah sakit lainnya," kata Ana.

Roky Winaryo, Anggota Komisi V DPRD NTT lainnya mempertanyakan soal APD dan ventilator. Dia mencontohkan ventilator di RSUD Kalabahi ada tetapi ada yang rusak.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, M. Ansor mengatakan, jika pembangunan lab di RSUD Johannes untuk pemeriksaan swab maka perlu diproses secepatnya.

"Saya mau tanya jika lab ini sudah bisa periksa swab, kapasitasnya bisa memeriksa berapa sampel dalam satu hari," tanya Ansor.

Dia juga mengusulkan agar perlu diperhatikan juga agar lab yang sama ada di Sumba Timur dan di Labuan Bajo.
Kadis Kesehatan NTT, drg. Domi Mere mengatakan, pemantauan pintu masuk koordinasi dengan KKP dan khusus untuk di Bandara El Tari Penfui, ada petugas kesehatan dari Dinkes NTT.
Sedangkan soal

logistik karantina di kabupaten dan kota menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten dan kota.

"Di Provinsi NTT, sudah lokasi karantina ODP di RS Jiwa Naimata," katanya.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa saat itu mengatakan, Komisi V DPRD NTT meminta agar jangan ada kelangkaan APD .

"APD ini penting bagi semua petugas medis di semua fasilitas kesehatan dalam menangani kasus Covid-19," kata Yunus.

Dijelaskan, pemerintah perlu menambah insentif kepada petugas kesehatan agar menghindari pungutan kepada pasien yang secara sendiri mau meriksa diri atau memiliki gejala covid.

"Komisi V DPRD NTT mendukung RSUD Johannes sebagai RS yang bisa memeriksa swab.

Komisi apresiasi jubir gugus tugas,tapi hal teknis harus disampaikan langsung oleh Kadis Kesehatan selaku sekretaris gugus tugas," katanya.

• Tiga Warga Rote Ndao Diselamatkan SAR Setelah Dua Jam Terombang Ambing Di Selat Pukuafu

• Tertangkap saat Kuras Minimarket di Jakarta, Satu Perampok Tewas Kena Timah Panas, Kronologis Info

• Otoritas Jasa Keuangan Pastikan Industri Jasa Keuangan Tetap Dapat Beroperasi

Komisi V DPRD NTT, lanjutnya mendukung penanganan pasien positif dan mendukung pelaksaan tracing terhadap warga yang menjadi kontak dengan pasien positif.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)