DPR RI Sebut Tiga Kabupaten di NTT Masuk Zona Merah Pilkada Serentak 2020
Anggota DPR RI sebut tiga kabupaten di NTT masuk Zona Merah Pilkada Serentak 2020
Penulis: Ryan Nong | Editor: Kanis Jehola
Anggota DPR RI sebut tiga kabupaten di NTT masuk Zona Merah Pilkada Serentak 2020
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Tiga kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT) disebut masuk zona merah pada Pilkada langsung tahun 2020. Ketiga kabupaten tersebut terdiri dari Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Timor Tengah Utara ( TTU).
"Di NTT terdapat sebanyak tiga kabupaten yang masuk dalam zona merah rawan konflik," ujar Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery saat mengunjungi Kupang.
• Kejari Kupang Tanggapi Dingin Praperadilan Tersangka Kasus Kredit Fiktif Bank NTT
Politisi PDIP itu mengatakan, daerah tersebut rawan konflik karena gesekan di masyarakat. Hal tersebut kata Hery, harus diantisipasi dan diwaspadai pihak keamanan khususnya oleh Polda NTT.
"Akibat gesekan horizontal yang terjadi maka Kapolda dan jajaran harus betul-betul mendalami dan mengamati situasi yang ada dan mengkondisikan sebelum ada kejadian," papar Hery.
Hery menyebut, untuk maksud tersebut, pihaknya telah menyediakan anggaran yang cukup sebagai anggaran keamanan dalam proses Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi NTT.
• Yayasan Alfa Omega Kupang Segera Berbenah diri di Era Kompetitif Sekarang
Terkait peningkatan keamanan, Hery mengatakan, oleh kerja keras dari semua pihak, Kapolri telah menyetujui pemekaran lima Polres baru di wilayah Polda NTT.
Kelima polres tersebut sudah terbentuk mulai dari personil hingga struktur organisasinya. "Pejabatnya sudah ada namun masih menumpang di perkantoran yang disediakan pemerintah daerah," katanya.
Diharapkan, dengan pertambahan jumlah Polres makan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud. "Kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan," tutupnya.
Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Hamidin yang dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya akan memperketat pengamanan.
"Kita pasti melakukan penataan wilayah yang terindikasi memiliki peluang konflik tersebut dan pasti pengamanannya ditingkatkan," singkat Irjen Pol Hamidin. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)