VIDEO: Komisi V DPRD NTT Soroti Dinas Dikbud Soal Nasib Honorer dan Persiapan UN. Ini Videonya

VIDEO: Komisi V DPRD NTT Soroti Dinas Dikbud Soal Nasib Honorer dan Persiapan UN. Ini Videonya

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -- VIDEO: Komisi V DPRD NTT Soroti Dinas Dikbud Soal Nasib Honorer dan UN. Ini Videonya

Komisi V DPRD NTT menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTT.

Dalam rapat tersebut, Dewan menyoroti beberapa persoalan di antaranya tenaga honorer dan persiapan menjelang Ujian Nasional (UN) 2020.

• VIDEO: 3 Rumah Sakit Di Maumere Siaga Tangani Pasien Demam Berdarah. Dapat Rp 2 Miliar. Ini Videonya

• VIDEO: Panduan Lengkap Sholat Jenazah Niat Tata Cara dan Doa Bedakan Jenazah Laki-laki dan Perempuan

• VIDEO: Tahu Apa Karakter dan Prediksi Shiomu Selasa 28 Januari 2020? Kuda Dapat Uang Tikus Kena Sial

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi V DPRD NTT, Senin (27/1/2020).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus H. Takandewa itu, didampingi Sekretaris, Yohanes Rumat.

Hadir Kadis Dikbud NTT, Benyamin Lola dan Sekretaris Dinas Dikbud NTT, Rambu Kareri dan jajaran.

Saat rapat, DPRD NTT meminta agar pendataan tenaga honorer dilakukan secara baik. Bahkan, tenaga honor yang ada jangan dihapus atau diberhentikan.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Ana Waha Kolin, misalnya, meminta pemerintah agar memperhatikan tenaga operator di sekolah. Karena tenaga operator merupakan jantung sekolah dan kebanyakan mereka adalah tenaga honorer.

"Tolong perhatikan, karena operator itu sangat berperan di setiap sekolah. Yang jadi masalah adalah para operator itu umumnya tenaga honorer," kata Ana.

Jika para operator itu masih berstatus tenaga honor, lanjut dia, maka perlu dipikirkan bersama bagaimana soal gaji para honorer tersebut.

"Jika masih honor kita bicara soal honor mereka," katanya.

Ana juga menyoroti soal sistem informasi tenaga pendidikan dan kependidikan.

"Sistem ini harus diperhatikan agar dapat diakses secara baik dan tidak terjadi pengulangan data," ujarnya.

Sekretaris Komisi V DPRD NTT, Yohanes Rumat mengatakan, informasi tentang penghapusan tenaga honorer itu membuat dirinya tidak setuju.

"Kenapa tenaga honorer ini diberhentikan? Tenaga honor di Pemprov NTT ini kan pembiayaannya dari APBD NTT, " kata Yohanes.

Dia menjelaskan, sebagai DPRD NTT, dirinya meminta agar pemerintah jangan memberhentikan tenaga honor yang telah ada. Apalagi mereka telah lama mengabdi.

"Kami pasti akan mempertahankan eksistensi para honorer tersebut. Ini kami lakukan, karena semua pembiayaan bagi para honorer itu berasal dari APBD bukan APBN," tegas Yohanes.

Dia mengakui, pada rapat dengar pendapat dengan Dinas Dikbud NTT sebelumnya, terungkap bahwa guru honerer komite sebanyak 8.000-11.000  dengan anggaran Rp 56 miliar.

• VIDEO: Terungkap, Sindikat Pencurian Ternak Sapi Kelas Kakap di Kabupaten Kupang. Tonton Videonya

• VIDEO: Cegah Virus Corona Masuk Kupang, Penumpang Penerbangan Internasional, Diperiksa. Ini Videonya

• VIDEO: Tarian Gawi Meriahkan Malam Keakraban Imlek Di Ende. Tonton Videonya

"Saya mohon penjelasan, bagaimana penyerapan angarannya atau realisasi seperti apa," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Dikbud NTT, Benyamin Lola mengatakan, sampai saat ini, tenaga honorer Provinsi  NTT sebanyak 13.000 orang.

Sedangkan jumlah tenaga honorer komite dan yayasan sekitar 11 .000 orang.

"Tahun ini kami masih menggunakan data tahun lalu, tapi juga ada penambahan tenaga honor," kata Benyamin.

Rapat dengar pendapat Komisi V DPRD NTT ini dimpin Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus H. Takandewa dan sejumlah anggota. Hadir Kadis Dikbud NTT, Benyamin Lola, Sekretaris, Rambu Kareri dan para kepala bidang. (POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Tonton Videonya Di Sini: