Bupati Don Sampaikan Permohonan Maaf Kepada Pihak yang Tersinggung dengan Pernyataannya

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa tersinggung terkait pernyataan yang ia sampaikan beberapa waktu lalu. Pemberitaan di media massa beberapa waktu lalu menuai kontroversi.

Beberapa waktu lalu, Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do yang mengatakan bahwa "ada persekongkolan jahat selama 13 tahun."

Bupati Don mengakui kesalahan dalam pemilihan diksi" persekongkolan jahat" yang kemudian menimbulkan ketersinggungan Lembaga DPRD Kabupaten Nagekeo.

• Pesan Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora Saat Lantik Marthen Kalukur Lijang Jadi Camat Mahu

Bupati Don kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (21/1/2020) mengatakan, bahwa pernyataan itu tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Hal itu hanyalah untuk menegaskan kembali soal loyalitas ASN.

Sebagai, Pembina ASN di daerah menegaskan bahwa ASN harus loyal terhadap atasan.

Bupati Don mengatakan tidak ada maksud untuk merendahkan siapapun. Untuk itu dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dan berharap polemik tersebut segera berakhir.

• 6 Wartawan Istana Penumpang Kapal Wisata yang Tenggelam, Tak Menginap di Hotel Plataran Komodo

"Pada kesempatan ini mau menyampaikan bahwa diksi atau kata-kata yang saya pakai itu supaya membuat tega, jelas apa yang saya inginkan dari pejabat yang terlantik mereka tidak boleh loyalitas ke samping yang namanya yang loyalitas itu keatas, ada teks, ada konteks dan pesan. Pesan-pesan ini yang perlu saya mau klarifikasi supaya para pihak yang tersinggung tidak hanya DPR, kontraktor, orang lain juga supaya kembali pada relnya. Bahwa saya sampaikan adalah saya membenahi aparat saya ketika berhubungan dengan dewan dan kontraktor dan lainnya termasuk dengan pers. Saya disini juga mau menyampaikan permohonan maaf bahwa beberapa pihak termasuk dewan merasa ganggu dan tersinggung dengan dengan diksi yang saya pakai, saya sampaikan saya memohon maaf bukan maksud saya mencederai pihak-pihak tertentu. Saya ingin kembali tata kelola pemerintahan kita," ujar Bupati Don.

Berikut Poin-point Klarfikasi Bupati Don:

Menyikapi pemberitaan di Media Massa berkaitan dengan pernyataan Bupati Nagekeo di depan Aparatur Sipil Negara saat pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, administrator dan pengawas lingkup pemerintah Kabupaten Nagekeo tanggal 17 Januari 2020 yang kemudian menimbulkan ketersinggungan lembaga DPRD Kabupaten Nagekeo yang saat itu sempat disebutkan namanya maka melalui media massa kami menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pesan utama bupati saat pelantikan terutama kepada para apartur yang dilantik saat itu adalah disiplin dan loyalitas sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah bupati wajib mengingatkan dua hal itu bagi ASN di bawah lingkup kewenanganya.

2. Bahwa dua pesan penting tersebut di atas, disampaikan lugas dan tegas disertai diksi yang kemudian dipandang menyinggung DPRD secara lembaga. Akibat diksi tersebut, publik terbawa pada kondisi anggapan seakan-akan kedua lembaga, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Nagekeo sedang tidak harmonis.

3. Bupati Nagekeo sama sekali tidak bermaksud menyinggung apalagi mengurangi martabat lembaga lain dalam hal ini DPRD Kabupaten Nagekeo yang adalah mitra kerja sejajar dalam menjalani tugas pelayanan pembangunan. Pesan dari diksi ini sejatinya adalah untuk kepentingan internal ASN yang adalah binaan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

4. Bahwa diksi yang disampaikan dalam forum acara pelantikan dan kemudian ramai diberitakan di media massa berdampak pada ketersinggungan DPRD secara lembaga, Bupati Nagekeo menyampaikan permohonan maaf.

5. Kiranya dengan klarifikasi dan permohonan maaf ini hubungan kerja Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nagekeo semakin erat dan harmonis dalam menjalani tugas pelayanan pembangunan bagi daerah ini.

Sebelumnya, polemik pernyataan kontroversial yang dilontarkan Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do yang menyatakan bahwa "ada persekongkolan jahat antara eksekutif dan legislatif selama 13 tahun" ditanggapi serius oleh lembaga DPRD.