Sanggupkah Tim Satgas Tertibkan Pengusaha dan Kontraktor yang Gunakan BBM Subsidi di Lembata?

Sanggupkah tim satgas tertibkan Pengusaha dan kontraktor yang gunakan BBM subsidi di Lembata?

Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Kanis Jehola
POS KUPANG.COM/RICKO WAWO
Rapat Komisi II DPRD Lembata bersama Pemkab Lembata di Gedung Peten Ina, Jumat (17/1/2020) membahas masalah BBM di Kabupaten Lembata. 

Sanggupkah tim satgas tertibkan Pengusaha dan kontraktor yang gunakan BBM subsidi di Lembata?

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Penyelesaian masalah BBM di Kabupaten Lembata seolah memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Lembata kini telah membentuk satgas

pengawasan dan penyalahgunaan distribusi BBM di Kabupaten Lembata. Tim satgas ini yang akan bertugas menelusuri persoalan BBM di Kabupaten Lembata dari hulu ke hilir.

Tokoh Agama di Nagekeo Minta ASN Jalankan Tugas Penuh Tanggung Jawab

Salah satunya adalah penertiban dan penindakan terhadap pengusaha/kontraktor 'nakal' yang seharusnya menggunakan BBM industri tetapi malah mengisi BBM subsidi.

Sebab, ada dugaan terjadi 'kebocoran' di tengah jalan dalam proses pendistribusian BBM sampai ke APMS dan SPBU.

Kepala Sat Pol PP Kabupaten Lembata, Markus Lela Udak menerangkan pembentukan satgas sudah dilakukan pada Rabu kemarin dan tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati Lembata. Satgas bertugas melakukan penertiban penyaluran dan pendistribusian BBM.

Sidang Lapangan Gugatan Tanah Bendungan Temef, Cek Koordinat Batas Tanah Versi Penggugat

"Sekarang ini penertiban dari hilirnya, (masalah) hulunya ini kita belum tertibkan," ungkapnya, Kamis (16/1/2020).

Markus menambahkan pihaknya sudah mencium adanya indikasi 'kebocoran' BBM sebelum masuk ke SPBU dan APMS.

Hal ini, kata Markus, juga berkaitan dengan adanya dugaan para pengusaha/kontraktor yang seharusnya mengisi BBM industri tetapi malah mengisi BBM subsidi untuk aktivitas proyek.

Tim Satgas yang telah dibentuk juga bertugas menindak oknum-oknum yang menjadi sebab 'kebocoran' BBM itu.

"Kita harus deteksi muatan mulai dari Pertamina, sampai ke Lewoleba, sampai ke APMS dan SPBU, kita sudah bisa deteksi, jangan sampai 'tercecer' di tengah jalan, justru itu yang jadi tugas Satgas ini," papar Markus.

Pembahasan mengenai adanya dugaan 'kebocoran' dalam proses pendistribusian BBM ini juga terungkap di dalam Rapat Komisi II DPRD Lembata bersama Pemkab Lembata di Gedung Peten Ina, Jumat (17/1/2020).

Anggota Komisi II, Florentinus Ola Kia, bahkan mempertanyakan apakah pemerintah juga sudah mengecek para pengusaha atau kontraktor yang ada di Lembata memakai BBM industri atau tidak.

Dia mencurigai ada kontraktor yang memakai BBM subsidi untuk aktivitas proyek.

"Kami juga tidak tahu apakah kontraktor pakai BBM industri atau BBM subsidi," tegas Florentinus.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved