Sanggupkah Tim Satgas Tertibkan Pengusaha dan Kontraktor yang Gunakan BBM Subsidi di Lembata?

Hal senada juga diutarakan Ketua komisi II, Lorens Karangora.

"Bocornya ada di mana, padahal yang diangkut kapal sesuai dengan kuota. Lalu, darimana kontraktor dapat BBM untuk beraktivitas di proyek-proyek itu. Darimana kita bisa pastikan kalau kontraktor pakai BBM non subsidi, padahal memang sesuai ketentuannya mereka harus pakai yang non subsidi atau industri. Jangan sampai saat kapal masuk mereka sudah tunggu di pelabuhan atau di gudang-gudang. Saya menduga ada kebocoran sebelum BBM masuk APMS atau SPBU," tegas Lorens yang juga memimpin rapat kerja tersebut.

Sekda Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapobali menyebutkan Pembentukan Satgas ini berdasar pada nota kesepahaman antara Mendagri, Kapolri dan BPH Migas.

"Di pusat Kapolri sudah bentuk Satgas Kuda Laut untuk awasi BBM," tandasnya.

Mantan Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Lembata ini menuturkan Satgas akan mengambil peran pembinaan dan pengawasan pendistribusian BBM.

Perihal adanya 'kebocoran' dalam proses pendistribusian BBM di Kabupaten Lembata, Paskalis belum bisa mematikan kebenaran informasi itu.

"Kami tahunya pekerjaan di lapangan itu pakai minyak indsutri, tapi kalau ada sekoleko (penyelewengan) maka itu di luar kendalai kami. Bisa saja dia ada niat mau isi BBM industri tapi mungkin tidak tersedia industri. Ini nanti yang akan ditelusuri oleh tim Satgas dan tuntaskan masalah ini," paparnya seraya menambahkan ketua Tim Satgas nanti akan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Lembata. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, RICKO WAWO)