Opini Pos Kupang

Dari Kota Menuju Penjara

Ayo, mari membaca dan simak isi Opini Pos Kupang berjudul: Dari Kota Menuju Penjara

Dari Kota Menuju Penjara
Dok
Logo Pos Kupang

Ayo, mari membaca dan simak isi Opini Pos Kupang berjudul: Dari Kota Menuju Penjara

Oleh: Dominggus Elcid Li, Peneliti IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change) tinggal di Kupang.

POS-KUPANG.COM - "Bagaimana nasib wilayah sub urban dalam perencanaan dan pembangunan kota?" Pertanyaan semacam ini muncul bukan sekadar sebagai pertanyaan informatif, tetapi muncul sebagai keresahan arah pembanguan kota.

Wilayah sub urban tidak hanya dimaksud sebagai kawasan kota yang secara geografis berada di tepian kota, tetapi wilayah kota yang meskipun ada di jantung kota, tetapi tidak berkembang alias underdeveloped.

Simalakama BUMDes

Di Kupang maupun di kota besar lain di Indonesia, kawasan-kawasan salah urus tetap menjadi `kawasan sub urban' meskipun letaknya ada di jantung kota. Jika mengingat trend pembangunan kota hanya memperhatikan kawasan di pinggir jalan arteri, wilayah `kampung tidak tertata' sebutan untuk wilayah sub urban yang tidak tertata cenderung membengkak .

Fenomena 20 Meter

Sering kali para pendatang, atau diaspora sebuah kota yang sedang rehat sejenak mampir sejenak ke kota asal akan cepat terpukau dengan geliat pembangunan kota hanya dengan memandang deretan pertokoan, ruko, mall, gedung pertokoan yang ada di sisi depan jalan-jalan arteri. Kecenderungan ini membuat desain pembangunan kota pun cenderung begitu narsistik dan berlebihan untuk kawasan-kawasan tertentu, dan di saat yang sama kawasan-kawasan sub urban seperti dilupakan dalam hal perencanaan dan pembangunan kota.

DPRD Nagekeo Dukung Polisi Tindak Tegas Pelaku Bom Ikan & Minta Pemda Bentuk Satgas

Cara paling mudah untuk membuka PR ini adalah dengan berjalan ke belakang pertokoan, perkantoran, atau perumahan mewah sejauh 20 meter dari jalan arteri. Biasanya dengan mudah kita temukan susunan rumah yang tidak tertata. Tanda lainnya adalah akses jalan yang tidak memadai.

Warga yang berdiam di belakang gedung-gedung mewah, kompleks pertokoan dan perkantoran kadang tidak diberi akses jalan sama sekali, dan hal ini dianggap bukan persoalan. Tanah bagi sebagian orang yang berada di depan hanya hadir sebagai komoditas, dengan nilai rupiah per meter perseginya, tetapi tanah kehilangan fungsi sosialnya. Khususnya untuk memfasilitasi akses masuk-keluar warga yang tinggal di bagian belakang gedung.

Semakin ke belakang, kecenderungan umum di kota-kota di Indonesia, dan termasuk kota di NTT, terutama di Kota Kupang sebagai ibukota provinsi, jalanan semakin minim akses. Bahkan standar dasar jalan untuk dilalui saat darurat (emergency) pun tidak ada yang menghitung.

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved