Salam Pos Kupang

Simalakama BUMDes

Ayo, mari membaca dan simak isi Salam Pos Kupang berjudul: simalakama BUMDes

Simalakama BUMDes
Dok
Logo Pos Kupang

Ayo, mari membaca dan simak isi Salam Pos Kupang berjudul: simalakama BUMDes

POS-KUPANG.COM - SEJAK Kementerian Desa PDTT menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih dikenal dengan BUMdes, hampir semua desa di Indonesia beramai-ramai membentuk Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) adalah Badan usaha yang ada di desa yang di bentuk oleh Pemerintahan Desa bersama masyarakat desa dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa.

DPRD Nagekeo Dukung Polisi Tindak Tegas Pelaku Bom Ikan & Minta Pemda Bentuk Satgas

Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.

Keseriusan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahtaraan desa, ditandai dengan gelontoran dana yang besar ke desa. Dalam lima tahun terakhir Pemerintah telah menggelontorkan anggaran Dana Desa dari APBN mencapai Rp 257,7 triliun. Ini adalah anggaran paling besar yang digelontorkan langsung ke desa sepanjang sejarah kekuasaan negeri ini.

Kapolres Ende Akui Ada Warga Ende Yang Ditangkap

Masalahnya, hingga sekarang, berbagai data menyebut bahwa sebagian besar BUMDes masih sebatas papan nama dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih 'sedikitnya' pemahaman tentang BUMDes pada sebagian besar pemangku kepentingan di desa.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan membeberkan fakta menarik soal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ada 1.670 dari 2.188 BUMDes yang tidak berjalan tapi tetap mendapat kucuran anggaran dari APBDesa. Padahal anggaran untuk BUMDes adalah 'penyertaan modal' bukan belanja yang habis pakai. Dana itu piutang bagi pengelola BUMDes kepada desa yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Problem yang paling mendasar terletak pada ketidakmampuan membaca potensi desa dan lemahnya kualitas SDM dalam mengelola BUMDes. Kondisi ini banyak ditemukan di desa-desa, sehingga tidak sedikit BUMDes yang mati suri. Kita mesti belajar dari kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) zaman Orde Baru yang hanya menyisakan papan nama dan gedung-gedung tua.

Sekalipun demikian ada contoh-contoh baik dalam pengelolaan BUMDes. BUMDes Wela Pau, Desa Benteng Pau, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) misalnya mulai membuka usaha pembuatan sandal jepit. BUMDes Wela Pau yang mendapat suntikkan dana desa sebesar Rp 100 juta telah membuat sandal lalu dipasarkan ke Borong dan desa tetangga.

Selain itu, BUMDes Kotowuji Barat di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo juga sukses memproduksi dan memasarkan bubuk kakao dengan merek Coklat Kobar. Desa-desa yang lain perlu menemukan inovasi-inovasi dalam pengembangan BUMDes.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola BUMDes adalah melalui pelatihan serta peningkatan keterampilan. Sayangnya dalam musyawarah perencanaan penganggaran di tingkat desa kerap kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas SDM kalah populer dibandingkan dengan perencanaan penganggaran untuk kegiatan fisik, sarana -prasarana.

Musyawarah perencanaan anggaran di desa harus memiliki paradigm baru untuk fokus pada peningkatan kualitas SDM. Selain itu BUMDes mesti melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar agar bisa belajar dalam hal manajemen pengelolaan sehingga tata kelola BUMDes semakin baik, akuntabel, transparan dan partisipatif. (*)

Penulis: PosKupang
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved