Bupati Belu Minta Jajarannya Serius Tangani Kemiskinan

Bupati Belu Minta Jajarannya Serius Tangani Kemiskinan

POS-KUPANG.COM| ATAMBUA----Bupati Belu, Willybrodus Lay meminta jajaran pemerintah mulai dari pimpinan OPD, camat dan kepala desa untuk lebih serius menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Belu.

Pasalnya, angka penurunan kemiskinan di Kabupaten Belu tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu sudah mencapai 6 persen namun penurunan angka kemiskinan hanya 0,06 persen.

Hal ini cukup ironi karena banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat namun penurunan angka kemiskinan tidak signifikan, minimal berbanding lurus dengan angka pertumbuhan ekonomi.

"Terkait kemiskinan ini serius sekali untuk kita. Dari tahun ke tahun begitu banyak program dari pemerintah untuk masyarakat tapi angka kemiskinan tidak sebanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi kita", ungkap Bupati Willy saat rapat evaluasi penyerapan anggaran bersama OPD di ruang rapat Kantor Bupati Belu, Rabu (15/1/2020).

Menurut Bupati Willy Lay, program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilakukan pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Program dimaksud seperti bantuan modal, pemberdayaan, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan masih banyak jenis program dan tujuannya.

Di satu sisi, pelaksanaan program yang begitu banyak memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi tetapi di sisi lain, harapan untuk mengetaskan kemiskinan tidak bergerak maju. Terhadap kondisi ini, Bupati Willy Lay mengharapkan kepada semua jajaran pemerintah agar lebih serius mengurus masalah kemiskinan.

Secara khusus kepada pemerintah desa yang mendapat alokasi dana desa dari pemerintah pusat agar mengelolahnya dengan baik dan harus bisa menunjukan perubahan di desanya dari tahun ke tahun.

Bupati Willy Lay menugaskan para camat agar memperketat pengawasan dana desa di wilayah masing-masing agar dana desa benar-benar memberikan dampak perubahan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahkan Willy Lay menyarankan kepada kepala desa agar anggaran seperti dana harian orang kerja (HOK) tidak semuanya diberikan dalam bentuk tunai tetapi bisa dibukukan dalam buku rekening bank atau koperasi. Tujuannya agar uang hasil kerja masyarakat tidak dihabiskan begitu saja tetapi sebagiannya bisa disisihkan sebagai tabungan.

Hal ini juga, lanjut Willy Lay menjadi arahan dari pemerintah pusat khususnya dari Bank Indonesia agar membiasakan bertransaksi non tunai. Secara nasional, transaksi non tunai dapat mengurangi beban keuangan negara dalam membiayai percetakan uang kertas.

• Lihat Peran Babinsa dan Bhabin Satar Mese Bantu Warga Binanya Bangun Jalan Desa, SIMAK YUK

• PMKRI dan AMPPERA Kembali Desak Polda NTT Tuntaskan Kasus Awalolong Lembata

• TRIBUN WIKI: Dermaga Apung Bita Beach Tidak Sekadar Tempat Bersandar Kapal, Tapi

"Ini dari BI yang omong. Kalau bayar non tunai bisa menghemat uang negara untuk biaya cetak uang kertas", tutup Willy Lay. Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas).