DPRD Lembata Temukan Masalah Pembayaran Listrik di Desa Ile Kimok Lembata
-DPRD Lembata menemukan masalah pembayaran saat pemasangan instalasi listrik di Desa Ile Kimok Karangora, Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata. Masa
Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Ferry Ndoen
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, RICKO WAWO
POS-KUPANG.COM-LEWOLEBA-DPRD Lembata menemukan masalah pembayaran saat pemasangan instalasi listrik di Desa Ile Kimok Karangora, Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata. Masalah pembayaran ini diungkapkan warga saat dua anggota DPRD Lembata, Piter Bala Wukak dan Yos Boli Muda melakukan kunjungan kerja ke desa mereka pada Kamis (19/12/2019).
Keduanya menemukan ada rumah yang hanya diganti meterannya saja membayar uang senilai Rp2,9 juta sama dengan rumah warga yang diganti seluruh instalasi listrik. Rumah yang hanya diganti meterannya saja itu sebelumnya sudah dipasangi jaringan listrik PLTD.
Kepada wartawan di Kantor DPRD Lembata, Yos Boli Muda menjelaskan selain mendengar langsung dari masyarakat keduanya pun langsung melihat masalah instalasi yang dikeluhkan tersebut. Yang dikeluhkan warga, ungkapnya, yakni pada saat instalasi listrik ada rumah yang diganti meterannya saja, tapi instalasinya tidak diganti. Mereka membayar Rp2,9 juta. Sedangkan rumah lain yang semua instalasinya diganti membayar uang yang sama Rp2,9 juta.
Menurut Yos, Instalator yang memasang listrik di sana berbeda-beda.
"Yang pasang instalasi bongkar semua instalator lain dan yang hanya ganti meteran saja instalatornya lain. Memang di sana listrik sudah nyala semua. Tapi ini ada dugaan pemerasan uang rakyat," tegasnya, Jumat (20/12/2019)
"Kalau ke depannya ada masalah ya harus diinformasikan kepada masyarakat," tambahnya.
• Lihat YUK Kegiatan Rapimnas AMI dan Amida se Indonesia dan Pameran Wayang di Bali
Lebih lanjut, Piter Bala Wukak menerangkan masalah ini ditemukan saat berdialog dengan masyarakat. Menurut dia bisa jadi ini merupakan modus atau gejala yang bisa saja terjadi di wilayah lainnya.
"Sebagian material pakai produk PLTD yang hanya ganti meteran saja. Harus dijelaskan kepada masyarakat kalau terjadi kebakaran atau apa. Sudah sesuai standar atau tidak. Juga harus jelaskan soal biayanya," urainya.
"Ini sudah sangat tidak bagus karena tidak disampaikan kepada masyarakat. Ini orang bayar full dia hanya ganti meteran yang hanya Rp1,2. Jadi sisanya dia untung Rp1,7 juta."
• Kronologis Pembunuh Mahasiswi Universitas Bengkulu Pilih Bunuh Diri daripada Ditangkap Polisi, Info
Petrus menambahkan pihaknya akan melakukan survei lagi di desa lainnya perihal masalah ini.
"Jangan sampai desa lain terjebak dengan modus yang sama," ujar wakil rakyat dari Partai Golkar tersebut.
Dirinya juga mempertanyakan Standar Layak Operasi pemasangan instalasi listrik di sana.
"Yang ditemukan di lapangan ada rumah yang ganti semua ada yang hanya ganti meteran. Yang kedua ini ada kejahatan pemerasan. Kalau hanya ganti meteran saja tidak ganti semua, ini salah," kata Piter.
• Pesan Kapten Persib Maung Bandung untuk Bobotoh dan Manajemen Jelang Laga Akhir vs PSM Makassar
Dalam kunjungan kerja tersebut, DPRD Lembata juga menemukan masalah terkait pengerjaan fisik jalan.
"Rata-rata orang ngebut di akhir tahun. Kalau ngebut kualitas sudah pasti jelek. Padahal APBD sudah ditetapkan awal tahun anggaran. Kita minta dinas PUPRP dan manajemen proyek juga harus dibenahi," imbuhnya.
Lebih lanjut, DPRD Lembata juga meminta pengawas proyek dan konsultan harus berada di lapangan untuk menggenjot kontraktor supaya cepat bekerja sesuai batas waktu yang diberikan.
