Megawati Tagih Hal Penting Ini ke Jokowi Sebut Maruf Amin dan Mahfud MD

Megawati Tagih Hal Penting Ini ke Jokowi Sebut Maruf Amin dan Mahfud MD

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Megawati Tagih Hal Penting Ini ke Jokowi Sebut Maruf Amin dan Mahfud MD

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menunjuk dua anggota dewan pengarah BPIP yang baru.

Dua anggota ini diperlukan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Ma'ruf Amin dan Mahfud MD.

• Ketua BEM PNK Kupang Beberkan Fakta Baru Dugaan Pungli di Jurusan Teknik Sipil PNK

• Natal 2019! Chord Gitar dan Lirik Lagu Natal, Jingle Bell Rock, O Holy Night hingga White Christmas

• Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT Gelar Semiloka Konvergensi Penanganan Stunting

"Sampai sekarang, mohon maaf Pak Jokowi, belum ada penggantinya. Saya berulang kali mengingatkan beliau, kami masih kurang," kata Megawati dalam acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Ma'ruf Amin sudah tak lagi menjabat anggota dewan pengarah BPIP setelah dilantik sebagai Wakil Presiden.

Sementara Mahfud juga kini sudah menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Selain dihadiri Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, acara ini juga turut dihadiri oleh jajaran BPIP, para anggota kabinet Indonesia Maju, dan para kepala lembaga.

Di hadapan para pejabat yang hadir, Megawati menegaskan tugas BPIP tidak mudah. Oleh karena itu, Megawati berharap Jokowi bisa segera mengisi pos yang ditinggalkan Ma'ruf dan Mahfud.

"Tugas yang diberikan pada kami berat sekali. Bagaimana ideologi Pancasila itu yang sudah ada di dalam sanubari kita tapi karena perjalanan waktu Pancasila itu dibelokkan," kata dia. (Kompas.com/Ihsanuddin)

* Wah! Pengurus Dewan Pengarah BPIP Bentukkan Presiden Jokowi Bergaji Ratusan Juta Rupiah, Luar Biasa

Sekretariat Negara mengumumkan gaji untuk pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk Presiden Joko Widodo.

Di situs resmi Sekretariat Negara tercantum bahwa gaji mereka diatur berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

PP Nomor 42/2018 itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2018.

Nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menjabat Ketua Dewan BPIP menjadi pemilik gaji terbesar, yakni Rp 112.548.000.

Selain itu, Ketua Dewan Pengarah dkk juga mendapatkan fasilitas yang diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas.

Untuk Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kepala BPIP diberikan fasilitas setingkat menteri. Fasilitas diberikan berjenjang sesuai jabatannya.

"Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2,3 dan 4 dibebankan pada anggaran dan belanja negara," demikian bunyi Pasal 5 PP Nomor 42 Tahun 2018.

Terkait hal tersebut Politikus PKS Mardani Ali Sera menyayangkan diberikannya gaji besar untuk para pejabat di BPIP.

Kata Mardani semestinya pemerintah prihatin di saat kondisi negara seperti sekarang ini dimana nilai tukar rupiah melemah dan perekonomian sedang lesu.

Dibandingkan gaji Presiden Joko Widodo, penghasilan para pejabat BPIP ini tergolong tinggi.

Bandingkan saja untuk gaji Presiden hanya sebesar Rp 62.740.030. Sementara untuk gaji Wakil Presiden hanya Rp 42.160.000.

"Kian jelas pemerintah tidak punya hati bagi rakyatnya. Memalukan. Jika terus seperti ini maka #2019GantiPresiden," tutur Mardani dalam pesan singkatnya.

Berikut daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018:

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000

Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000

• Ketua BEM PNK Kupang Beberkan Fakta Baru Dugaan Pungli di Jurusan Teknik Sipil PNK

• Rosalia Lombardo, Mumit Terindah di Dunia, Seperti Apa Penampakannya, Bisa Berkedip Bro

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Waktu Yang Salah Fiersa Besari, Kita Rasa Yang Tepat di Waktu Yang Salah

• Dugaan Pungli di Teknik Sipil PNK Kupang, Anggota DPRD NTT Ana Waha Kolin Angkat Bicara

• TRIBUN WIKI : Pada Pertengahan Desember Lapis Moringa Siap Gugah Selera Anda

Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000

Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000

Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000

Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000

Berikut nama Anggota Dewan Pengarah yang digaji Rp 100 juta lebih:

1. Try Sutrisno
Tru Sutrisno adalah Wapres ke-6 periode1993-1998. Sebelum diangkat jadi Wapres, ia merupakan Panglima ABRI.

2. Ahmad Syafii Maarif
Syafii Maarif merupakan Ketua Muhammadiyah periode 2000-2005. Ia kini aktif di berbagai kegiatan keagamaan.

3. Said Aqil Siradj
Saat ini Aqil merupakan Ketua UmumPBNU.

4. Ma'ruf Amin
Ma'ruf saat ini menjadi Ketua Umum MUI. Sebelumnya ia merupakan anggota Dewan Penasihat Presiden 2007-2014. Selain menjabat Ketum MUI, ia juga menjabat Rais Aam PBNU.

5. Mahfud MD
Mahfud MD merupakan Ketua MK 2008-2013. Selepas menjadi Ketua MK, ia sempat jadi timses Prabowo-Hatta.

6. Sudhamek
Namanya dikenal sebagai pelaku bisnis yang handal. Ia membesarkan GarudaFood Group. Saat ini ia menjabat juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Majelis Buddhayana Indonesia (MBI)

7. Andreas Anangguru Yewangoe
Ia merupakan seorang pendeta, dosen dan teolog Kristen Protestan.

8. Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya
Ia di BPIP menjabat Sekretaris. Selain sebagai tokoh Bali, ia juga tokoh Hindu. 
MAKI Siapkan Gugatan

Ketua MAKI, Boyamin Saiman mengaku heran dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang menggaji para pejabat BPIP bahkan hingga ratusan juta Rupiah.

Boyamin meyakini sebenarnya para pejabat BPIP itu ogah digaji karena niatnya sudah tulus dan mengabdi demi negara serta bangsa.

"Kami yakin para pengarah termasuk Ibu Mega tidak akan pernah mau menerima gaji tersebut," ujar Boyamin.

Adanya gaji yang jumlahnya besar tersebut bahkan melebih gaji presiden lanjut Boiman justru memperjelek keberadaan BPIP.

Untuk sekelas Dewan Pengarah, cukup diberikan fasilitas penunjang seperti honor rapat atau akomodasi bila kunjungan ke daerah.

Adapun untuk pejabat fungsional BPIP, masih bisa mendapatkan gaji karena menjalankan tugas operasional kantor sehari-hari, tapi tetap dengan pertimbangan matang.

"Kami yakin beliau-beliau hanya untuk mengabdi kepada negara. Jadi mohon jangan dibuat seakan-akan beliau-beliau punya pamrih gaji," kata Boyamin.

Karena itulah MAKI berencana melakukan gugatan hukum dengan menggugat Perpres Nomor 42/2018 itu ke Mahkamah Agung (MA).

"Kamis (31/5) besok akan kami masukan gugatan ke MA untuk mencabut Perpres Nomor 42/2018 itu," kata Boyamin. (*)

Megawati Curhat ke Kiai dan JK soal Masjid di Kementerian Terpapar Radikalisme

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menyebut banyak masjid-masjid di kantor kementerian yang terpapar radikalisme.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara 'Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila' di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

"Kita sendiri tahu sudah sampai seberapa jauh terpaparnya masjid-masjid kita. Masih banyak di masjid-masjid kementerian," kata Megawati.

"Saya sampai tanya dengan kiai-kiai, ini senior saya. Saya sampaikan, apakah masjid itu, apakah Allah SWT itu memang penyampaiannya itu adalah kebencian, merusak, tidak toleran," sambungnya.

Ketua umum PDI-Perjuangan itu mengaku pernah menyampaikan hal ini kepada ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla.

Ia meminta Kalla untuk mengawasi agar masjid tak mengundang penceramah yang kerap menyampaikan kebencian.

"Tolong pak kalau dibiarkan saja hanya kebencian yang diberikan kepada mereka-mereka ini, rakyat kita yang perlu rohaninya diisi, tapi oleh seperti itu. Bagaimana kalau kita kejadian seperti di timur tengah? Siapa yang akan menghentikan?" kata dia.

Megawati juga mengaku sudah berbicara dengan kader PDI-P yang kini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Ia menyebut Tjahjo memiliki tugas berat untuk memikirkan ASN yang terpapar radikalisme.

"Sekarang yang pusing kepala sebetulnya Pak Tjahjo. Saya bilang hati-hati loh Yo, kamu yang mesti mikirkan kenapa ASN bisa terpapar (radikalisme), sampai sebegitu," ujarnya.

Hadir dalam acara ini Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin, para menteri kabinet kerja, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN.

Soal Masjid Terpapar Radikalisme, BIN Diminta Tak Resahkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal meminta Badan Intelijen Negara ( BIN) untuk tidak sembarangan melempar informasi ke publik.

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya sial 41 masjid di lingkungan pemerintahan yang terpapar radikalisme.
"Kalau informasi intelijen saya kira sebaiknya itu diolah terlebih dahulu lalu kemudian dibuat kebijakannya. Baru disampaikan kepada publik. Bukan menjadi informasi mentah yang dilempar ke publik lalu menjadi kontroversi," ujar Mustafa di kompleks parlemen, Rabu (21/11/2018).

Mustafa mengatakan hal itu membut kondisi di masyarakat menjadi tidak stabil. Selain itu juga bisa membuat masyarakat saling curiga.

Jika ada informasi, sebaiknya pemerintah mengolah terlebih dahulu dan dibuat ke dalam bentuk kebijakan. Kebijakan itu yang kemudian disampaikan kepada publik.

"Yang diberikan kepada masyarakat itu adalah kebijakan, bukan analisanya atau masih mentah. Apalagi intelijen itu kan hanya satu sisi sumber informasi, dari intelijen itu harus disertai oleh berbagai kajian, baru kemudian disampaikan oleh jubir pemerintah," kata dia.

Dia pun mengingatkan bahwa sebentar lagi akan digelar Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Mustafa mengatakan seharusnya pemerintah lebih bijak menciptakan suasana kondusif di masyarakat.

"Jangan sampai kemudian menjadi permasalahan kepada umat tertentu, lalu akhirnya kegiatan agama yang seyogyanya menjadi kontributor bagi stabilitas politik nasional justru malah menjadi sesuatu yang tidak kontributif," ujar Mustafa.

Temuan masjid terpapar radikalisme

Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto sebelumnya mengungkapkan, temuan soal 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme didapat dari hasil survei oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama.

• Ketua BEM PNK Kupang Beberkan Fakta Baru Dugaan Pungli di Jurusan Teknik Sipil PNK

• Natal 2019! Chord Gitar dan Lirik Lagu Natal, Jingle Bell Rock, O Holy Night hingga White Christmas

• VIDEO: Australia Sambut Baik TransNusa Masuk Darwin. Tonton Videonya Yuk

Temuan tersebut diungkapkan Kasubdit di Direktorat 83 BIN, Arief Tugiman, dalam diskusi terkait peran ormas Islam dalam NKRI, di kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Jakarta, beberapa waktu silam.

Wawan menuturkan, hasil survei tersebut kemudian didalami lebih lanjut oleh BIN.

"Survei dilakukan oleh P3M NU, yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN," kata Wawan, saat ditemui di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018).

Kategori radikalisme tersebut, lanjut dia, dilihat dari konten yang dibawakan penceramah di masjid tersebut.

Ia menuturkan, terdapat sekitar 50 penceramah dengan konten yang menjurus radikalisme.

"Jadi, konten ceramahnya yang kita utamakan, karena itu kan setahun sudah ada daftar penceramahnya, kalau masjidnya sih enggak ada yang radikal, tapi penceramahnya," terang dia.

Dia menuturkan, keberadaan masjid di lingkungan pemerintah seharusnya steril dari hal-hal yang berbau radikal. Hal tersebut merupakan salah satu upaya BIN menjaga persatuan di Indonesia.

Ke depannya, BIN berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pemberdayaan agar tercipta ceramah yang lebih sejuk.

"Hal tersebut adalah upaya BIN untuk memberikan early warning dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, tetap menjaga sikap toleran dan menghargai kebhinekaan," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Megawati Tagih Jokowi soal Pengganti Ma'ruf dan Mahfud di BPIP", https://nasional.kompas.com/read/2019/12/03/14 500141/megawati-tagih-jokowi-soal-pengganti-m aruf-dan-mahfud-di-bpip.