Ketimpangan Pendapatan: Patologi Inheren Perekonomian

Persoalan Ketimpangan Pendapatan Merupakan Patologi Inheren Dalam Perekonomian

Oleh : Boy Angga, Mahasiswa Ilmu Ekonomi Pembangunan Undana

POS-KUPANG.COM - EKONOMI sejak mula dicetuskan sebagai sebuah konsep ilmu pragmatis pada dasarnya mengandung permasalahan. Formulasi teoritis ekonomi mengandung dua permasalahan utama yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sarana pemuas kebutuhan yang persediaannya terbatas.

Kompleksitas kebutuhan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi geografis, adat, agama, maupun selera. Pada dimensi yang lain, sarana yang tersedia untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut terbatas.

• Tak Disangka Ternyata Ini Sosok Dibalik Perubahan Penampilan Wapres Maruf Amin, Jokowi Senyum-senyum

Problematika dalam ekonomi praktis tidak hanya berhenti pada dua persoalan utama tersebut. Terdapat beragam persoalan yang berdomain di bawah payung ekonomi. Problematika tersebut biasanya memiliki pengaruh yang multidimensional dan berjejak panjang. Persoalan-persoalan ekonomi sejatinya memiliki efek domino. Permasalahan pada satu aspek akan berdampak pada aspek yang lain.

Salah satu masalah inherent di bidang ekonomi adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Persoalan ketimpangan pendapatan ini menjadi masalah akut yang cukup sulit ditemukan formula pemecahannya. Varian formulasi kebijakan telah banyak digagas.

Namun implementasi formulasi tersebut memiliki efek yang kecil terhadap perbaikan ketimpangan pendapatan. Bahkan realitas yang kerap menjadi sajian utama apabila menyinggung distribusi pendapatan adalah derajat ketimpangan yang semakin tinggi. Ini mengindikasikan dua hal.

• Promosi Labuan Bajo Libatkan Bintang Dunia dan Youtubers, Ini Penjelasan Menteri Pariwisata

Pertama, rancangan kebijakan yang kurang tepat. Kebijakan yang dibuat belum menyentuh ruh dari situasi ketimpangan pendapatan. Situasi yang sering ditemukan adalah minimnya inovasi kebijakan. Kebijakan yang dikonsepkan pada tiap tahun perencanaan mengadopsi model-model yang usang. Maka hasil yang dicapai pun akan bergerak linier dengan rancangan kebijakan.

Kedua, praksis kebijakan yang tidak konsekuen. Kondisi rendahya pemahaman terhadap rancangan kebijakan menyebabkan terjadinya kesalahan pada tataran praksis. Para praktisi kebijakan memiliki kemampuan yang minim dalam menerjemahkan kebijakan.

Ketidakmampuan ini terwujud dalam kegiatan dan program yang harus dilakukan termasuk indikator evaluasi atas program.

Persoalan yang turut menjadi bagian dari masalah ketimpangan distribusi pendapatan adalah ketika meninjaunya dari sisi konsumsi masyarakat. Pada kondisi tertentu, indeks ketimpangan menjadi rendah. Ini dikarenakan terdapat perbedaan pada pengeluaran konsumsi masyarakat.

Masyarakat miskin biasanya memiliki hasrat mengonsumsi yang tinggi. Mereka meniru pola konsumsi orang dengan pendapatan yang tinggi. Pada saat bersamaan, penduduk golongan kaya mengurangi tingkat konsumsinya. Maka pada kondisi seperti ini indeks ketimpangan menjadi rendah. Sejatinya ini merupakan nilai yang semu.

Karena penduduk golongan menengah ke atas tidak benar-benar kehilangan seluruh pendapatannya. Mereka cenderung menginvestasikan sebagian dari pendapatannya. Lain halnya dengan penduduk dengan tingkat pendapatan yang rendah.

Hal lain yang patut diperhatikan dalam diskursus ketimpangan pendapatan bukan hanya menyoal indeks ketimpangan yang rendah. Indeks ketimpangan pendapatan yang rendah secara normatif mesti menunjukkan nilai yang rendah pada tingkat pendapatan yang tinggi.

Kecenderungan yang terjadi selama ini adalah indeks ketimpangan yang rendah pada tingkat pendapatan yang rendah. Ini secara nyata terjadi di daerah pedesaan dengan indeks ketimpangan yang rendah. Penduduk desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani memiliki distribusi pendapatan yang merata. Hal ini terjadi karena mereka memiliki sumber pendapatan yang sama. Tetapi meratanya tingkat pendapatan petani terjadi pada level pendapatan yang rendah.