Menyongsong Munas Golkar

POS-KUPANG.COM - PADA tanggal 3-6 Desember 2019 Partai Golkar dijadwalkan akan menggelar Musyawarah Nasional ( Munas). Munas kali ini tidak luar biasa meskipun Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto baru menjabat sejak tahun 2017.

Seperti diketahui Airlangga Hartarto resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Golkar dalam rapat paripurna Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Rabu (20/12/2017).

Dalam rapat itu, Airlangga Hartarto ditetapkan menjabat sampai 2019. Artinya, dia hanya menyelesaikan periode kepemimpinan Setya Novanto sebelumnya yang harus berhenti karena terjerat masalah hukum.

• Toilet Taman Nostalgia Rusak dan tak Terawat, Ini Tanggapan Yuven Beribe dari Pemkot Kupang

Dalam rapat penetapan itu juga Airlangga Hartarto diberikan mandat penuh untuk melakukan revitalisasi dan reposisi kepengurusan sesuai dengan kebutuhan partai.
Mandat itu sudah dilaksanakan Hartato dengan membentuk pengurus baru. Partai Golkar pun telah menjadi salah satu parpol peserta Pemilu 2019, baik pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu Presiden (pilpres).

Partai Golkar juga ikut mencalonkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam koalisi dengan partai-partai lainnya dalam Pilpres 2019.

Selama proses-proses politik tersebut Partai Golkar tampaknya tidak mengalami konflik berarti yang memaksanya menyelenggarakan munaslub seperti pada waktu lalu.

• Anak Kampus di Sarang Radikalisme

Yang jelas, Munas Desember 2019 merupakan mekanisme normal organisasi karena memang periode kepemimpinan Airlangga Hartarto selesai tahun 2019 ini.

Apakah ia akan terpilih kembali sebagai ketua umum Partai Golkar untuk periode berikutnya tentu mekanisme Munas yang akan menentukan nantinya.

Namun, sebagai partai yang pernah berkuasa di masa lalu kemudian menghadapi berbagai konflik internal, tugas terpenting partai Golkar ke depan adalah terus melakukan konsolidasi partai. Maka sudah pasti munas kali ini tidak hanya untuk memilih ketua umum baru, tetapi juga sebagai momentum konsolidasi kader dan pengurus partai Golkar mulai dari tingkat terbawah hingga tingkat terpusat.

Soal siapa yang alam menjadi calon ketua umum Partai Golkar periode empat tahun ke depan, tampaknya Partai Golkar tidak kekurangan kader yang mumpuni. Karena itu, ketika sejumlah DPD, termasuk NTT, mulai memunculkan figur, hendaknya dilihat sebagai hal yang lumrah dalam suatu organisasi politik yang mengedepankan demokrasi.

Selamat menyongsong Munas Golkar 2019. (*)