24 Cuitan Fadli Zon Tentang Evaluasi Pilkada Langsung, Ungkap Keputusan DPR Digunting Presiden SBY

24 Cuitan Fadli Zon Tentang Evaluasi Pilkada Langsung, Ungkap Keputusan DPR Digunting Presiden SBY

POS-KUPANG.COM - Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, menyoroti wacana evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang saat ini sedang menuai pro dan kontra.

Sebelumnya, wacana untuk mengevaluasi Pilkada Langsung ini digulirkan Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian.

Tito melihat, Pilkada Langsung yang dilakukan Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, telah memunculkan praktik korupsi karena modal politik yang begitu besar.

Tidak hanya itu, dalam beberapa kasus, sejumlah konflik horizontal juga terjadi selama perhelatan Pilkada Langsung.

Terkait dengan wacana tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah bersikap. Bahwa untuk sementara ini, opsi Pilkada langsung tetap dijalankan.

• Ini Alasan Utama Ahok BTP Gak Bakal Mulus Jadi Calon Bos Pertamina atau PLN, Fadli Zon Ungkap Ini

• 36 Cuitan Fadli Zon Soal Ironi Kebijakan Indonesia Sentris, Presiden Jokowi Gagal Pilih Tim Ekonomi

Bagaimana dengan pandangan anggota DPR yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon?

Berikut 24 cuitan Faldi Zon tentang evaluasi Pilkada langsung.

Ada satu point di mana Fadli Zon menyebut, sebenarnya DPR sudah punya keputusan politik untuk menghapus Pilkada langsung.

Namun, keputusan itu digunting Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu.

Yuk simak 24 cuitan lengkap Fadli Zon di bawah ini:

1) Saat ini Pemerintah, melalui @Kemendagri_RI mewacanakan evaluasi atas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung. Sy kira ajakan evaluasi itu perlu disambut baik. Bgmnpun, demokrasi yg kian mahal memang harus dianggap sbg persoalan serius.

2) Hanya saja, evaluasi itu mestinya bersifat sistemik dan mendalam, bukan hanya parsial.

• Fahri Hamzah Teman Fadli Zon Ungkit Dipecat PKS Menang di MA Singgung Denda Rp 30 Miliar Tak Dibayar

• 34 Cuitan Fadli Zon Soal Urgensi Pendidikan, Warning Mendikbud Nadiem Makarim, Sebut Gus Dur dan SBY

3) Kini muncul gagasan menyelenggarakan Pilkada Asimetris, yaitu Pilkada Langsung hanya untuk Pemilihan Bupati/Walikota saja, yg memimpin daerah otonom, sementara untuk Pemilihan Gubernur di level provinsi dilakukan melalui DPRD.

4) Menurut saya, cara pandang semacam itu masih bersifat parsial dan aji mumpung kepentingan jangka pendek.