24 Cuitan Fadli Zon Tentang Evaluasi Pilkada Langsung, Ungkap Keputusan DPR Digunting Presiden SBY

5) Jumlah provinsi di Indonesia hanya 34, bandingkan dgn jumlah kabupaten/kota yg mencapai 514. Sehingga, jika kita menggelisahkan Pilkada yang mahal, mengubah Pemilihan Gubernur secara kualitatif dan kuantitatif dampaknya sangatlah tak signifikan.

6) Mestinya yg kita perhatikan adalah Pemilihan Bupati/Walikota. Tapi bagaimana dengan status Kabupaten/Kota sbg daerah otonom? Inilah titik evaluasinya.

7) Kita perlu mendalami apakah sebaiknya otonomi daerah tetap diberikan untuk level kabupaten/kota, ataukah perlu digeser ke level provinsi. Saya kira kuncinya ada di situ. Ini yg harus dikaji mendalam.

8) Pemerintah sendiri mencatat bahwa sekitar 78 persen kabupaten/kota hasil pemekaran dianggap gagal. Dalam kenyataannya, memang banyak pemerintah Tingkat Dua tak sanggup menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan mereka sendiri.

• Gandeng Trans Studio Mini, Prodi Matematika Unwira Kupang Gelar LCCM Tingkat SMA/MA se-Kota Kupang

• Raul Lemos Unggah Foto Lama Dengan Krisdayanti, Tulis Godaan Pasangan & Setan, Ini Reaksi Yuni Shara

9) Sebagai pembanding, saat ini hanya 10 persen saja daerah otonom yg benar-benar mandiri secara fiskal. Sementara sekitar 70 persen daerah otonom, PAD-nya berkisar 10 persen saja dari jumlah APBD-nya.

10) Dengan kata lain, meski masih harus dikaji kembali, penetapan kabupaten/kota sbg daerah otonom harus dievaluasi secara serius, karena dari sisi keuangan negara sistem semacam ini sudah bersifat destruktif.

11) Bayangkan, jumlah daerah otonom di Indonesia 14 kali lipat dari jumlah daerah otonom di Cina dan India, padahal jumlah penduduk kita hanya seperenam dan seperlima kedua negara tadi.

12) Dari 514 kabupaten/kota yg ada, 508 di antaranya berstatus daerah otonom yg tiap lima tahun sekali menyelenggarakan Pilkada Langsung. Berapa biaya yang bisa kita hemat jika kebijakan otonomi daerah kita geser ke level provinsi? Saya kira jumlahnya lebih signifikan.

13) Dalam dua puluh tahun terakhir, kita menganggap demokrasi liberal lebih baik daripada demokrasi perwakilan. Padahal, segala keberatan kita hari ini terhadap praktik demokrasi yg mahal.

• Jelang Laga Persib Bandung Vs Barito Putera, Robert Tak Mau Kecewakan Bobotoh, Begini Strateginya

• Saran Fahri Hamzah, Ahok Ditempatkan di BUMN Paling Korup, Ini Daftar Kasus Korupsi di BUMN

14) Sehingga hanya menguntungkan para oligarki, mestinya membawa kita pada diskusi yg lebih substantif, bukan hanya soal prosedural langsung dan tidak langsung. Isu substantif kita sebenarnya adlh pada bgmn meningkatkan kualitas demokrasi.

15) Melalui buku “Demokrasi Kita” dulu Bung Hatta sebenarnya sudah mengingatkan agar praktik berdemokrasi di level negara sebaiknya mengadopsi model demokrasi yg tumbuh di tengah-tengah rakyat.

16) Bung Hatta mengkritik demokrasi cara Barat yang berdasarkan ‘free fight’, hantam-menghantam. “Free fight democracy”, ujar Hatta, hanya akan menimbulkan perpecahan nasional dan membuat pembangunan jadi terlantar

17) Tapi kita tak boleh memelihara standar ganda dalam diskusi. Maksudnya, jangan sampai ketika model pemungutan suara merugikan kepentingan kita, maka kita bilang itu bukanlah model demokrasi kita.

18) Atau, ketika model musyawarah merugikan kepentingan kita, maka kita berkilah bahwa pilar demokrasi adalah pemungutan suara. Semua pihak harus bisa bersikap obyektif.

• Tak Dipilih Jadi Menteri, Ini Momen Anak SBY AHY Bertemu Presiden Jokowi, Bakal Jadi Wakil Nadiem?

• AHY Tak Jadi Menteri, Andi Arief Sebut Megawati Dendam ke SBY, Respon Puan Maharani Jadi Sorotan

19) Jangan lupa, lima tahun lalu @DPR_RI sebenarnya sudah pernah membuat keputusan politik menghapus Pilkada Langsung. Tapi keputusan itu digunting sendiri oleh Presiden SBY melalui Perppu di penghujung masa jabatannya Oktober 2014.