Pinjaman Daerah Tidak Tertuang Dalam KUA PPAS
Pinjaman daerah yang hendak dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT ke Bank NTT tidak tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
Pinjaman Daerah Tidak Tertuang Dalam KUA PPAS
POS-KUPANG.COM|KUPANG - Pinjaman daerah yang hendak dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT ke Bank NTT tidak tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).
Hal ini terungkap dalam rapat Komisi III DPRD NTT dengan Pemprov NTT di ruang rapat Komisi III DPRD NTT, Selasa (19/11/2019).
Rapat ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu didampingi Wakil Ketua ,Leo Lelo dan Viktor Mado Waton serta Sekretaris Komisi III, Fredi Mui.
Hadir sejumlah anggota Komisi III DPRD NTT dan dari Pemprov dihadiri Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Drs. Zakarias Moruk dan Karo Hukum, Alex Lumba serta sejumlah staf.
Saat diberi kesempatan menyampaikan rencana peminjaman, Kepala BKD , Zakarias Moruk mengakui, pinjaman daerah yang direncanakan pemerintah tidak tertuang dalam KUA PPAS.
Namun pada KUA PPAS 2020 sebagaimana kita ketahui bahwa tidak tercantum dalam KUA PPAS.
"Kami pemerintah lakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lembaga terkait. Sesuai rujukan ada hal krusial dalam mekenisme pertama bahwa pinjaman daerah itu bisa dilakukan penyesuaian," kata Moruk.
Dikatakan, saat konsultasi itu, Kemendagri mengatakan, bisa melakukan penyesuaian.
"Mengapa kami saat menyampaikan perencanaan KUA -PPAS tidak disertai pinjaman daerah,karena berbagai bentuk Pemerintah pusat , lembaga keuangan di pusat dan daerah serta masyarakat.
Kami kaji secara mendalam kira-kira lembaga mana yang bisa melakukan pinjaman dan kita temukan Bank NTT," ujarnya.
Dikatakan, ada 17 item yang diberikan Kemendagri dan semua dokumen telah disiapkan hanya saja menunggu penyesuaian KUA PPAS dan persetujuan DPRD.
Terkait proses ini terbalik, ia mengatakan, ketika mereka ingin masukan ke KUA PPAS tapi mereka belum menemukan lembaga mana yang bisa membantu pinjaman "Soal kapasitas fiskal memungkinan
900 km yang harus diselesaikan sekitar dua tahun , maka membutuhkan dana yang besar. Jadi pinjaman daerah ini sangat bantu dalam membangun jalan jalan provinsi yang masih kurang mantap," ujarnya.
• Menakjubkan Transaksi Potensial Exotic East Nusa Tenggara di WTM London Capai Rp 40 Miliar
• Suka Pamer Barang Mewah Ternyata Segini Isi Saldo ATM Syahrini Istri Reino Barack Kepoin Yuk!
Dikatakan, dengan adanya penambahan dana, maka akan percepatan pembangunan infrastruktur.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)