News
Polemik Pembahasan RAPBD TTU 2020 Masih Berlanjut, Semua Anggota Banggar Walk Out
Pemerintah tetap bersikukuh memakai dokumen KUA PPAS berdasarkan hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dibahas dalam sidang RAPBD TTU.
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Benny Dasman
lihat foto
"Kalau berkenan kita sama-sama mengkomunikasikan ini ke provinsi atau ke Depdagri karena sumber aturan semuanya berasal dari sana," ungkap Fransiskus dalam lanjutan sidang pembahasan RAPBD 2020, Senin (11/11/2019).
Fransiskus menanggapi pernyataan sejumlah anggota banggar yang memilih walk out apabila tetap memakai dokumen yang diusulkan pemerintah.
Menurut Fransiskus, dengan dilakukannya konsultasi bersama ke Depdagri, maka polemik pembahasan RAPBD TU segera menemukan jalan keluar.
"Jangan sampai kita belum bahas angka, kita sudah diperiksa. Sebagai manusia kita juga was-was," terangnya.
Fransiskus mengakui tidak dapat mengambil keputusan sendiri sebab harus dikomunikasikan dengan pimpinan yang saat ini tidak berada di tempat.
"Kami juga sampaikan kepada pimpinan terkait dengan apa yang kami alami ketika kami hadir dan memberikan keterangan kepada poenyidik Tipikor Polda NTT. Kita berharap kemelut ini cepat selesai dan kita lanjutkan persidangan untuk kemudian program dan kegiatan untuk kepentingan rakyat bisa kita tuntaskan," ungkap Fransiskus. *
