Gelar Media Gathering, BPJS Kesehatan Waingapu Kenalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019

Gelar media gathering, BPJS Kesehatan Cabang Waingapu kenalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019

Gelar Media Gathering, BPJS Kesehatan Waingapu Kenalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
POS-KUPANG.COM/Robert Ropo
Kepala BPJS kesehatan Kantor Cabang Waingapu, Tri Mayudin sedang memaparkan materi 

Gelar media gathering, BPJS Kesehatan Cabang Waingapu kenalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Waingapu memperkenalkan Peraturan Presiden (Perpres) No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jamainan Kesehatan kepada wartawan melalui kegiatan Media Gathering.

Kegiatan itu berlangsung di Aula Cafe PC Corner Waingapu, Rabu (13/11/2019) sore.

532 Ekor Kuda Uji Kecepatan Rebut Piala Gubernur NTT di Arena Rihi Eti, Sumba Timur

Dalam memaparkan materi terkait Perpres tersebut Kepala BPJS kesehatan Kantor Cabang Waingapu, Tri Mayudin menjelaskan terkait iuran bagi peserta bukan pekerja upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), dimana ketentuan lama pasal 34 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 untuk Kelas 1 Rp 80.000/jiwa/perbulan, kelas II Rp 51.000/jiwa/bulan dan kelas III Rp 25.500/jiwa/perbulan, kini naik berdasarkan pasal 34 Perpres No 75 Tahun 2019 untuk untuk Kelas 1 Rp 160.000/jiwa/perbulan, kelas II Rp 110.000/jiwa/bulan dan kelas III Rp 42.000/jiwa/perbulan.

Sedangkan untuk peserta Mandiri, jelas Mayudin, dapat memilih yang sesuai kelas 1, Rp 160.000, kelas II Rp 110.000 dan kelas III Rp 42.000.

Begini Cara Siswa-Siswi di Perbatasan RI-RDTL Mengenang Pahlawan

Mayudin juga menjelaskan, tidak ada kenaikan iuran buruh dan pengusaha untuk segmen pekerja yang gajinya dibawa Rp 8 juta perbulan. Penyesuain kenaikan iuran hanya berlaku bagi yang gajinya diatas Rp 8 juta/bulan, itupun karena penyesuaian batas atas upah yang semula maksimal Rp 8 juta, menjadi maksimal Rp 12 juta.

Proporsi pembagian beban iuran antara buruh dan pengusaha tetap seperti semula yaitu 1 % untuk beban bagi pekerja dan 4 % dari pemberi kerja.

Terkait pertanyaan mengapa bagi peserta mandiri penyesuaian besaran iurannya hingga dua kali lipat, kata Mayudin, selama ini iuran yang berlaku adalah iuran diskon, yaitu iuran yang tidak sesuai dengan angka sesungguhnya. Iuran diskon ini berlaku sejak tahun 2014 lalu sehingga wajar jika penyesuaiannya bisa mencapai 2 kali lipat.

Apakah penyesuaian besaran iuran JKN-KIS akan diiringi dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, kata Mayudin, ya, peningkatan mutu kesehatan adalah hal yang harus dilakukan.

"Semua pihak punya adil besar untuk mewujudkanya. Ini adalah tugas besar yang harus dilakukan bersama oleh semua pihak,"tandas Mayudin.

Mayudin juga mengatakan, bagi yang ingin mengoperasi untuk mempercantik diri atau pelayanan kesehatan tujuan estetik, pelayanan kesehatan ini tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Selain itu pelayanan kesehatan yang tidak jamin BPJS adalah, pelayanan untuk mengatasi intertilitas, pelayanan meratakan gigi, ganggungan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat atau meneguk minuman keras.

Selain itu, pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar Negeri, pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program lalu lintas, pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku, dan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS kecuali dalam kondisi darurat. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)

Penulis: Robert Ropo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved