Detik-detik Bupati TTU Raymundus Nyaris Berkelahi dengan Anggota DPRD TTU Fabianus Saat Sidang DPRD

Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tegas Raymundus, semua hukuman disipli tersebut dapat diberikan kepada para ASN dilingkungan pemerintah Kabupaten TTU yang tidak disiplin dalam bekerja.

* Terkait pengelolaan keuangan negara, Bupati TTURaymundus Sau Fernandes tidak takut diperiksa

Sikap politik yang diambil oleh Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Raymundus Sau Fernandes patu diacungi jempol.

Pasalnya, sebagai pemimpin di tingkat daerah, dirinya tidak takut apabila diperiksa oleh aparat penegak hukum terkait dengan pengelolaan keuangan negara.

Padahal, saat ini lembaga penegakan hukum seperti KPU tengah gencar-gencarnya melakukan penangkapan terhadap kepala daerah yang melakukan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bukan hanya kepala daerah, tapi semua pejabat baik ditingkat daerah, maipun di tingkat pusat juga dilakukan OTT oleh lembagaKPK.

Tentu ada pertimbangan yang mendasari sehingga Bupati TTU dua periode itu mengambil sikap politik yang boleh dibilang sangat berani dan terbuka seperti itu.

Diakui Raymundus, dirinya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah telah berdasarkan aturan yang ada.

Dengan pertimbangan semua penyelenggaraan pemerintah daerah telah berdasarkan aturan hukum yang ada, maka dirinya tidak akan takut jika harus bersentuhan dengan aparat penegak hukum.

"Iya, saya kan bertindak berdasarkan aturan. Semua dasar pijak saya adalah aturan. Semua pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan aturan," ungkap Raymundus dalam diskusi bersama dengan Pemimpin Perusahaan, Pimpinan Redaksi Pos Kupang, Redaktur Senior Pos Kupang, dan Manajer Iklan Pos Kupang di Hotel Livero, Senin (25/3/2019).

Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, sebagai pimpinan, kata Raymundus, dirinya selalu memberikan warning kepada para stafnya agar dapat menjalan program dan kegiatan tetap pada aturan yang ada.

Langkah tersebut diambil agar semua staf diingatkan agar dalam melaksanakan program dan kegiatan tetap berjalan pada aturan yang ada.

"Saya warning kepada staf saya untuk dapat mengelolah proyek dan lain sebagainya harus berjalan diatas aturan," ungkapnya.

Jika suatu saat ada stafnya yang kemudian tidak mengindahkan warning yang sudah diberikan, kata Ketua DPD Partai Demokrat NTT itu, maka dirinya sendiri yang akan berhadapan dengan proses hukum.

Sebab, sebagai Bupati, dirinya tidak pernah menganjurkan agar dalam melaksanakan program dan kegiatan berjalan diluar aturan yang telah ditetapkan.