Pilkada 2020 - Baru Tujuh Kabupaten yang Tanda Tangan NPHD dengan Bawaslu

Menjelang Pilkada 2020 - baru tujuh kabupaten yang tanda tangan NPHD dengan Bawaslu

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sampai saat ini baru tujuh kabupaten di NTT yang sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah kabupaten dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hububungan Antar Lembaga, Bawaslu NTT, Jemris Fointuna, Selasa (15/10/2019).

• BMKG: Hari Ini Enam Lokasi Wisata Favorit di Sumba Timur Cuacanya Cerah

Sembilan kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 adalah Kabupaten Belu, Malaka, TTU, Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat.

Menurut Jemris, hingga saat ini baru ada tujuh daerah yang melakukan penandatanganan NPHD ,sedangan dua kabupaten lainnya belum.

"Pada tahun 2020 ini ada sembilan kabupaten di NTT yang akan menggelar pilkada serentak. Dari sembilan kabupaten itu, masih ada dua kabupaten yang belum tetapkan dana pilkada, yakni Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Malaka," kata Jemris.

• BREAKING NEWS: Diduga Keracunan, 6 Warga Desa Oebelo TTS Dilarikan ke Puskesmas Panite

Dijelaskan, tujuh kabupaten yang telah menandatangani NPHD itu, adalah Kabupaten Sabu Raijua, TTU, Sumba Barat, Sumba Timur, Ngada, Manggarai Barat dan Kabupaten Belu.

"Jadi sampai sekarang masih ada dua kabupaten yang belum tanda tangan NPHD. Kita berharap pemerintah di dua kabupaten ini segera menetapkan anggaran untuk kepentingan pengawasan pilkada," katanya.

Dia merincikan besaran dana yang sudah ditetapkan oleh tujuh kabupaten itu, masing-masing untuk Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp 5,5 miliar, TTU senilai Rp 10, 4 miiar, Sumba Barat Rp 5.987.756.000 , Sumba timur Rp 11.190.630.000, Ngada Rp 6 miliar, Manggarai Barat Rp 11 miliar dan Kabupaten Belu sebesar Rp 7,4 miliar. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)