Karang Dempel Ditutup Adelia Sebut Akan Ada Praktek Prostitusi Lebih Besar di Kota Kupang

Lokalisasi Karang Dempel Ditutup Adelia Sebut Akan Ada Praktek Prostitusi Lebih Besar di Kota Kupang

Karang Dempel Ditutup Adelia Sebut Akan Ada Praktek Prostitusi Lebih Besar di Kota Kupang
POS-KUPANG.COM/LAUS MARKUS GOTI
Adelia Ketua Opsi NTT di halaman Kantor Wali Kota Kupang, Senin (7/10/2019) 

Lokalisasi Karang Dempel Ditutup Adelia Sebut Akan Ada Praktek Prostitusi Lebih Besar di Kota Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ketua Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (Opsi) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adelia,  menyebut dampak dari penutupan lokalisasi Karang Dempel (KD) di Kecamatan Alak, akan memicu lahirnya praktek prostitusi yang lebih besar di Kota Kupang.

Hal itu disampaikan oleh Adelia kepada POS-KUPANG.COM, di Kantor Wali Kota Kupang usai batal bertemu dengan Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, untuk membicarakan nasib 30 Pekerja Seks Komersil (PSK) yang belum mendapat pesangon dan belum dipulangkan, Senin (7/10/2019).

Produk Obat Ranitidin Ditarik dari Peredaran, Dokter Diharapkan Selektif Gunakan Obat Jenis Lain

Menurutnya, dampak lanjutannya, yakni jumlah penderita HIV dan angka kekerasan seksual akan semakin meningkat. "Nanti lihat saja, HIV akan tinggi begitu juga dengan angka kekerasan seksual. Seperti di Surabaya juga sudah terbukti ada hasil penelitiannya. Kami tidak bermaksud nyumpahin warga Kota," ungkapnya.

Terkait 30 eks PSK KD yang belum dipulangkan, Adelia bersama Aliansi mendesak agar Pemkot bertanggung jawab untuk memberi pesangon dan memulangkan 30 PSK tersebut.

"Kami minta Pemkot Kupang segera bertanggung jawab. Mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja, mereka butuh makan untuk bertahan hidup," desaknya.

Anda Perlu Tahu Ini Lima Jenis Obat Lambung yang Dilarang Dikonsumsi karena Dapat Memicu Kanker

Adelia menyayangkan bahwa yang PSK KD yang terdata mendapat pesangon dan dipulangkan hanya 68 orang saja. Ia membantah informasi kalau hanya ke 68 PSK tersebut yang sedang ada di tempat saat dilakukan pendataan oleh pihak Kementerian Sosial RI.

"Orangnya ada ko di sana, kenapa tidak terdata. Faktanya ada yang didata, tapi pas data dari Kementerian Sosial keluar nama PSKnya tidak ada, ini kan aneh," keluhnya.

Dijelaskannya, kehadiran opsi dan perwakilan PSK di Kantor Wali Kota Kupang ingin bertemu Wali Kota Kupang membicarakan nasib 30 PSK tersebut. Namun, lanjutnya, Wali Kota menolak untuk bertemu.

Sementara itu, Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore sendiri ketika dimintai keterangan oleh media di ruang kerjanya, menegaskan, proses pendataan PSK KD untuk mendapat pesangon dan dipulangkan sudah dilakukan berkali-kali.

Halaman
123
Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved