VIDEO: Aliansi SADAR Sumba Minta Dewan Jangan Mengantuk Saat Sidang. Tonton Videonya

VIDEO: Aliansi SADAR Sumba Minta Dewan Jangan Mengantuk Saat Sidang. Tonton Videonya

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU -- VIDEO: Aliansi SADAR Sumba Minta Dewan Jangan Mengantuk Saat Sidang. Tonton Videonya

Sekitar 200-an mahasiswa dan para pemuda dari delapan organisasi di Sumba Timur, menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Sumba Timur.

Para pendemo yang bergabung dalam kelompok SADAR (Aliansu Suara Pemuda Untuk Kebenaran) itu menyoroti sejumlah hal, diantaranya kasus kekerasan terhadap anak yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

• VIDEO: Atraksi Budaya Warnai Pembukaan Gala Desa di Lembata. Tonton Videonya

• VIDEO: Saat Mendaftar, Stefanus Bria Seran Serahkan Dokumen dan Uang Rp 20 Juta. Tonton Videonya 

• VIDEO: Lagu & Tarian Chicken Noodle Soup J-Hope BTS Bikin ARMY Kesemsem, Ini Lirik & Terjemahan

Aksi unjukrasa itu dilaksanakan di beberapa tempat, yakni Mapolres Sumba Timur, Kantor Bupati Sumba Timur dan Gedung DPRD Sumba Timur, Senin (30/9/2019).

Dalam orasinya, para demo menyampaikan sejumlah tuntutan, terkait isu nasional mengenai RUU KUHP dan UU KPK serta isu lokal tekait kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Mereka juga meminta anggota Dewan Sumba Timur agar jangan tidur saat sidang soal rakyat.

Dalam aksi tersebut, mereka juga membawa sejumlah poster yang bertuliskan perihatin terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

Dalam aksinya, para pendemo itu dikawal ketat aparat keamanan Sumba Timur.

Saat melancarkan aksinya di Mapolres Sumba Timur, mereka diterima langsung oleh Kapolres Sumba Timur, AKBP Victor M. T. Silalahi, S.H, M.H.

Di Kantor Bupati, para pendemo itu diterima langsung oleh Bupati Sumba Timur Drs. Gidion Mbilijora, M.Si.

Sedangkan di Gedung DPRD Lembata, para pendemo diterima oleh Ketua Sementara DPRD sumba Timur, Ali Oemar Fadaq berserta sejumlah anggota DPRD dan melakukan audensi.

Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah mengambil sikap  untuk menyelesaikan persoalan terkait RUU KUHP dan UU KPK yang berpihak pada rakyat.

Tuntutan para mahasiswa itu ditanda tangani Koordinator Lapangan (Korlap), Salmon Here Udju, dan Sekertaris, Ervin F. B. M. Awang.

Terkait kekerasan seksual terhadap anak,  mereka menuntut Pemkab Sumba Timur untuk melaksanakan sungguh-sungguh Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.