Berita Politik
Kalla Sebut Jokowi Segera Kirim Surpres Bahas Revisi Undang-Undang KPK ke DPR
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, Presiden Jokowi akan segera mengirim Surpres ke DPR RI.
lihat foto
POS-KUPANG.COM|KUPANG - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengirim surat presiden ( Surpres) agar pemerintah dan DPR bisa segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu (pengiriman Surpres) akan mungkin hari ini dilakukan. Tapi sekali lagi kami ingin KPK berfungsi dan dijaga," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Kalla pun meminta masyarakat tak menilai negatif upaya yang dilakukan DPR dan pemerintah dalam merevisi Undang-Undang KPK.
• Wapres Kalla Beberkan Poin Revisi UU KPK, Pemerintah Hanya Menyetujui Beberapa Hal
Sebab, menurut Kalla, Undang-Undang KPK layak direvisi.
Kalla memastikan revisi Undang-Undang KPK dilakukan untuk memperkuat lembaga antirasuah tersebut.
Salah satu yang hendak diperkuat ialah bidang pencegahan.
Karena itu, pemerintah hendak mengubah pola pikir masyarakat terhadap kinerja KPK.
• Sosok Pengusaha Wanita di Gresik Dibunuh Rekan Bisnisnya di Cafe Penjara Terungkap, Ini Modusnya!
Pemerintah menginginkan masyarakat menilai kinerja KPK apik bila koruptor yang ditangkap sedikit. Hal itu menunjukkan fungsi pencegahan KPK berjalan dengan baik.
"Jadi ada perbedaan persepsi. Bagi masyarakat yang dianggap sukses itu, kalau makin banyak ditangkap," ujar Kalla.
"Sepuluh menteri, 20 gubernur, puluhan bupati atau anggota DPR.
Prestasi yang benar ialah kalau makin (sedikit) orang yang ditangkap, karena korupsi sudah berkurang. Itu prestasi," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, seluruh fraksi di DPR RI setuju revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR.
• Pemuda Ini Tikam dan Tewaskan Begal yang Ingin Perkosa Pacaranya, Teman-Teman Begal Kabur
Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9/2019) siang.
Draf revisi pun sudah dikirim kepada Presiden Jokowi.
Kini DPR menunggu surat presiden yang menandai dimulainya pembahasan revisi UU KPK antara DPR dan pemerintah.
