Berita Politik

Wapres Kalla Beberkan Poin Revisi UU KPK, Pemerintah Hanya Menyetujui Beberapa Hal

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Wapres Kalla Beberkan Poin Revisi UU KPK, Pemerintah Hanya Menyetujui Beberapa Hal
kompas.com
Wapres RI, Yusuf Kalla 

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Namun, tidak seluruhnya. Melainkan hanya sebagian.

"Jangan lupa, itu (baru) draf. Sekarang pemerintah (sedang) membikin intinya. Pemerintah hanya menyetujui beberapa hal.

Sosok Pengusaha Wanita di Gresik Dibunuh Rekan Bisnisnya di Cafe Penjara Terungkap, Ini Modusnya!

Tidak semua disetujui," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Kalla memberikan beberapa contoh pasal revisi yang tidak akan disetujui pemerintah.

Antara lain, soal penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Jaksa Agung.

"Seperti, katakanlah ada dalam (draf) itu, penuntutan harus koordinasi dengan Jaksa Agung. Enggak perlu itu," lanjut Kalla.

Selain itu, mengenai penghapusan wewenang KPK dalam menagih Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pemuda Ini Tikam dan Tewaskan Begal yang Ingin Perkosa Pacaranya, Teman-Teman Begal Kabur

Kalla menegaskan, pemerintah akan mempertahankan KPK sebagai lembaga yang berwenang dalam menagih LHKPN.

Di sisi lain, ada beberapa poin revisi yang akan disetujui pemerintah.

Halaman
12
Editor: Apolonia Matilde
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved