Warga Lamakera Flotim Butuh Perahu dan TPI

POS-KUPANG.COM | LARANTUKA - Jumlah masyarakat miskin di Desa Watobuku dan Desa Motonwutun, Kampung Lamakera, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur masih cukup banyak.

Mayoritas masyarakat di dua desa ini menggantungkan hidupnya pada laut. Oleh karena itu, bantuan pemerintah berupa perahu, pukat dan Tempat Pendaratan Ikan ( TPI) masih sangat dibutuhkan.

Sekretaris Desa Watobuku, Munawar B. Atu, menuturkan meski masyarakat bekerja sebagai nelayan, masih banyak dari mereka yang belum memiliki perahu. Mereka masih berharap pada perahu sesama nelayan lainnya.

• Penjarangan Jambu Mete di Flotim Naikkan Panen

Apabila si pemilik kapal tidak pergi melaut maka, otomatis nelayan yang tak punya perahu juga tak melaut.

Dari total penduduk Watobuku sebanyak 1521 dan Motonwutun sebanyak 1054, kira-kira hanya 400 nelayan yang memiliki perahu sendiri.

"Masih banyak masyarakat miskin. Kalau di sini mayoritas nelayan. Yang mereka butuh perlengkapan nelayan pukat, perahu, karena tidak semua masyarakat nelayan punya perahu. Kebutuhan ada di laut," kata Munawar, di sela-sela kunjungan kerja dari Kementerian Sosial dan Ketua Komisi VIII DPR RI, Rabu (4/9/2019).

• Jokowi Belum Terima Resmi Nama 10 Capim KPK, Ini Kata Pansel

Warganya memang sudah sering mendapat bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur seperti pukat, perahu dan mesin ketinting serta rumah layak huni.

"Di sini satu rumah masih bisa tampung 5-6 KK. Jadi banyak yang masih butuh rumah."

Selain perahu, masyarakat Lamakera juga sangat membutuhkan Tempat Pendaratan Ikan (TPI). Pasalnya, selama ini ikan yang mereka tangkap hanya dijual di Pasar Waiwerang, Adonara.

Dalam sehari, ikan yang ditangkap para nelayan puluhan ton banyaknya. Walhasil banyak ikan yang tidak laku terjual.

Kalau di wilayah itu ada TPI, maka otomatis banyak orang yang langsung datang membeli di Lamakera.

Menanggapi kegelisahan ini, kepada POS- KUPANG.COM, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazarudin mengatakan bantuan sosial sekarang langsung disampaikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Bantuan itu langsung masuk ke rekening masyarakat dan mereka sendiri yang akan memanfaatkan bantuan itu untuk kebutuhan mereka.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher menambahkan bentuk bantuan sosial itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Lamakera.

"Nanti kita akan evalusasi perkembangan daerah yang menerima bantuan seperti daerah pertanian, perkebunan, laut dan peternakan."

Peningkatan program dari Kementerian Sosial empat tahun terakhir dari Rp17 triliun, Rp21 triliun, Rp42 triliun dan sekarang menjadi Rp64 triliun artinya negara memang harus hadir memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi masyarakat.

Dia mengakui, bantuan sosial ini cukup berdampak karena secara keseluruhan telah terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

DPR sendiri rutin melakukan pengawasan terhadap hal ini. Mereka akan melakukan rapat koordinasi di DPR membahas langkah-langkah strategis penurunan angka kemiskinan di Flores Timur.

Bupati Flores Timur, Antonius Gege Hadjon mengatakan saat ini masih ada sekitar 14 ribu penduduk miskin di Kabupaten Flores Timur yang tersebar di Flores darat, Pulau Solor dan Adonara.

Perihal pembangunan TPI di kawasan Lamakera, Bupati Hadjon menjelaskan Pemda Flotim sudah mendapatkan lahan untuk pembangunan TPI di Desa Gorang, Kecamatan Solor Timur.

"Kita sementara berproses supaya mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat juga," imbuhnya.

Pada kesempatan kunjungan kerja di Lamakera itu, Pemda Flotim juga langsung menyerahkan proposal pembangunan rumah layak huni dan kebutuhan masyarakat lainnya kepada Kementerian Sosial guna ditindaklanjuti. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)