DPRD Manggarai Barat Persoalkan Pengalihan Dana Pembangunan Jaringan Air Bersih Warga Translok

Pihak DPRD Manggarai Barat persoalkan pengalihan dana Pembangunan jaringan air bersih warga Translok

DPRD Manggarai Barat Persoalkan Pengalihan Dana Pembangunan Jaringan Air Bersih Warga Translok
POS-KUPANG.COM/Servatinus Mammilianus
Suasana sidang di DPRD Manggarai Barat, Selasa (20/8/2019). 

Pihak DPRD Manggarai Barat persoalkan pengalihan dana Pembangunan jaringan air bersih warga Translok

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Pembangunan jaringan air minum bersih Wae Mata Rae untuk warga translok SDI Tanggar - Weor - Dentang, Desa Mancang Tanggar di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), sebesar Rp 500 juta, dialihkan ke beberapa pekerjaan lain.

Demikian salah satu hal yang disampaikan dalam laporan hasil kerja Komisi B DPRD Mabar, terhadap pengantar nota keuangan atas rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019.

50 Tahun Desa Sebowuli di Ngada, Pemuda Harus Mendukung Pembangunan di Desa

Sidang terkait itu berlangsung tadi malam di ruang sidang utama DPRD Mabar.

"Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Pada dinas ini semua program dan kegiatan tidak mengalami perubahan hanya terjadi pergeseran. Pada dinas ini juga ada program dan kegiatan yang terkait dengan aspirasi yang tidak dilaksanakan," kata Paulina Jenia yang membaca laporan tersebut.

Melkisedek Taneo Terpilih Jadi Dekan FKIP Undana

Disampaikannya, pergeseran itu salah satunya pembangunan jaringan air minum bersih Wae Mata Rae.

Anggarannya dialihakan ke kegiatan lain, yaitu pertama pelebaran jalan lingkungan menuju Angkor Desa Mata Wae, membutuhkan anggaran Rp 200 juta.

Kedua, drainase di Jalan Ketentang yang membutuhkan anggaran Rp 200 juta.
Ketiga, dialihkan ke mebeler di SDK Sok Rutung, membutuhkan anggaran Rp 100 juta.

Selain itu, pembangunan jaringan air minum bersih Wae Apoh, Dusun Muntah, Desa Nanga Kantor luncuran tahun 2018.

"Tidak dilaksanakan karena anggaran kurang dan dialihkan ke pembangunan jaringan air minum bersih Wae Damer, Dusun Kolong Rusik, Desa Lewat," kata Paulina.

Dijelaskan bahwa program dan kegiatan air minum bersih yang tidak dilaksanakan karena masalah tekhnis, Komisi B merekomendasikan untuk dibahas di tingkat Banggar. (Laporan reporter pos-kupang.com, servatinus mammilianus)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved