Bengkel APPeK Latih Aktivis untuk Analisis dan Advokasi APBD yang Berpihak Penyandang Disabilitas
Para aktivis yang berasal dari LSM, penyandang disabilitas dan pekerja media masa akan mengikuti kegiatan selama 3 hari sejak 10-13 Juni 2019.
Penulis: Gecio Viana | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
"Salah satu prinsip dari perencanaan, penyusunan sampai realisasi anggaran adalah prinsip keadilan, artinya bahwa dari aspek yang lain anggaran terbatas harus ada anggaran untuk inklusi. Inklusi kan anggaran dalam satu pos anggaran yang dapat digunakan dan dimanfaatkan teman-teman disabilitas," ungkapnya.
Lebih lanjut, Vinsensius menyebutkan Perda tentang disabilitas sudah dibahas dan ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Sehingga konsekuensinya harus diikuti pemenuhan dari aspek anggaran daerah.
"Sehingga kita lagi membekali 10 aktivis yang betul-betul akan konsen memberikan advokasi berkaitan dengan keberpihakan anggaran kepada kelompok inklusi atau kelompok yang rentan ini," jelasnya.
Selanjutnya, para aktivis setiap tahun akan menganalisa kebijakan daerah untuk mengingatkan pemerintah sehingga kelompok disabilitas perlu mendapatkan perhatian dari segi penganggaran.
"Kalau tahun sebelumnya belum, untuk tahun 2019 akan menjadi masukan untuk pembahasan anggaran daerah tahun 2020," paparnya.
Di lain sisi, Vinsensius juga menjelaskan tantangan lain yang dihadapi bersama adalah data yang akurat terkait jumlah penyandang disabilitas di Kota Kupang.
Menurutnya, data yang ada hanya secara umumnya dan berbeda di setiap instansi.
Data ini, lanjut Vinsensius, harus dikonsolidasikan sehingga menjadi valid.
• Pendeta Tera Klaping Ingatkan Mahasiswa UKAW Jangan Tebar Pesona
• Begini Jawaban Jokowi Saat Ditanya Pilih Menteri Asal NTT
• Ramalan Zodiak Kamis 11 Juli 2019, Leo Membara Pesona Libra Redup, Kecurigaan Scorpio Tak Terbendung
"Kami berharap pemerintah melakukan identifikasi ragam disabilitas yang ada di setiap kelurahan sehingga mudah nantinya mengambil kebijakan," katanya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)
