Bengkel APPeK Latih Aktivis untuk Analisis dan Advokasi APBD yang Berpihak Penyandang Disabilitas

Bengkel APPeK NTT Latih Aktivis untuk Analisis dan Advokasi APBD yang Berpihak Pada Penyandang Disabilitas

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung (Bengkel APPeK) NTT melatih sebanyak 10 aktivis untuk menganalisis dan mengadvokasi APBD yang berpihak pada penyandang disabilitas di Kota Kupang, Rabu (10/7/2019).

Kegiatan ini merupakan kerja sama Bengkel APPeK NTT dengan Indonesian Coruption Watch (ICW) dan dilaksanakan di Hotel Ima Jln Timor Raya Kelapa Lima, Kota Kupang.

Para aktivis yang berasal dari LSM, penyandang disabilitas dan pekerja media masa akan mengikuti kegiatan selama 3 hari sejak 10-13 Juni 2019.

Selama kegiatan, para aktivis mendapatkan materi yang dibawakan oleh Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW), Lalola Easter dan Darwanto dari Sekretariat CSO-OGP Indonesia.

"Ini bagian kerja sama yang baik antara Bengkel APPeK NTT dan ICW untuk membantu dengan cara kita sehingga penyandang disabilitas menjadi bagian yang terpenting dari sebuah pembangunan termasuk tata kota di Kota Kupang," kata Koordinator Umum Bengkel APPeK NTT, Vinsensius Bureni, S.Sos disela kegiatan kepada POS-KUPANG.COM disela kegiatan.

Vinsensius juga mengungkapkan, kegiatan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para aktivis terkait analisis dan implementasi kebijakan anggaran daerah.

Kebijakan anggaran ini akan lebih dikhususkan kepada kebijakan anggaran bagi penyandang disabilitas yang berada di Kota Kupang.

• Wajib Baca Akibatnya! Bila Anda Suka Minum Minuman Bersoda

• Jaring Atlet Berbakat, Polda NTT Gelar Kejuaraan Tenis Meja Kapolda Cup 2

"Diharapkan meningkatkan analisis dari aktivis di koita Kupang khususnya berkaitan dengan anggaran yang berpihak kepada para penyandang disabilitas," ujarnya.

Melalui kemampuan yang dimiliki, para aktivis ke depannya akan mengdvokasi kebijakan daerah dan pemerintah Kota Kupang melalui satu bukti yang jelas yakni analisis anggaran daerah.

"Sehingga, hasilnya ke depan akan menelusuri APBD dan menjadikan sebagai bukti pada saat berkomunikasi dengan berbagai pihak khususnya pemerintah sehingga Pemkot dengan anggaran yang ada sudah berpihak atau belum, kalau belum kira-kira apa yang perlu akan dilakukan ke depannya," imbuhnya.

Menurutnya, para aktivis harus memiliki pemahaman terkait penelusuran anggaran daerah yang nantinya akan menjadi bahan analisis saat melakukan advokasi.

"Selama tiga hari ke depan akan dilatih oleh teman-teman dari ICW Karena kita tidak mungkin melakukan satu advokasi jika tidak memiliki satu standar akuntabilitas yang jelas soal anggaran," paparnya.

Selanjutnya, para aktivis ini akan menjadi bagian jejaring untuk terus melakukan advokasi dan terus melakukan kajian anggaran serta memberikan masukan bagi pemerintah agar penyandang disabilitas di Kota Kupang mendapat keberpihakan anggaran daerah yang ada setiap tahunnya.

Dijelaskannya, hal ini harus dilakukan karena kelompok disabilitas, kata Vinsensius, merupakan kelompok yang paling rentan mendapatkan manfaat dari anggaran daerah

"Salah satu prinsip dari perencanaan, penyusunan sampai realisasi anggaran adalah prinsip keadilan, artinya bahwa dari aspek yang lain anggaran terbatas harus ada anggaran untuk inklusi. Inklusi kan anggaran dalam satu pos anggaran yang dapat digunakan dan dimanfaatkan teman-teman disabilitas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Vinsensius menyebutkan Perda tentang disabilitas sudah dibahas dan ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Sehingga konsekuensinya harus diikuti pemenuhan dari aspek anggaran daerah.

"Sehingga kita lagi membekali 10 aktivis yang betul-betul akan konsen memberikan advokasi berkaitan dengan keberpihakan anggaran kepada kelompok inklusi atau kelompok yang rentan ini," jelasnya.

Selanjutnya, para aktivis setiap tahun akan menganalisa kebijakan daerah untuk mengingatkan pemerintah sehingga kelompok disabilitas perlu mendapatkan perhatian dari segi penganggaran.

"Kalau tahun sebelumnya belum, untuk tahun 2019 akan menjadi masukan untuk pembahasan anggaran daerah tahun 2020," paparnya.

Di lain sisi, Vinsensius juga menjelaskan tantangan lain yang dihadapi bersama adalah data yang akurat terkait jumlah penyandang disabilitas di Kota Kupang.

Menurutnya, data yang ada hanya secara umumnya dan berbeda di setiap instansi.

Data ini, lanjut Vinsensius, harus dikonsolidasikan sehingga menjadi valid.

• Pendeta Tera Klaping Ingatkan Mahasiswa UKAW Jangan Tebar Pesona

• Begini Jawaban Jokowi Saat Ditanya Pilih Menteri Asal NTT

• Ramalan Zodiak Kamis 11 Juli 2019, Leo Membara Pesona Libra Redup, Kecurigaan Scorpio Tak Terbendung

"Kami berharap pemerintah melakukan identifikasi ragam disabilitas yang ada di setiap kelurahan sehingga mudah nantinya mengambil kebijakan," katanya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)