Penyidik Amankan Dana Bimtek Aparatur Desa Kabupaten SBD Senilai Rp 1.079.000.000,00

Dalam surat perintah penahanan itu disebutkan Kedua tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada biaya pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis aparat desa tahun anggaran 2019. Perbuatan itu diduga melanggar pasal 12 huruf e undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menanggapi penahanan terhadap kedua tersangka, demikian pengacara Yohanes Bulu Dappa, S.H, M.Hum yang mengaku ditunjuk pihak penyidik kepolisian Polres Sumba Barat untuk mendampingi kedua tersangka sejak Kamis (4/7/2019) akan melakukan langkah hukum dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kapolres Sumba Barat, Senin (8/7/2019) mendatang.

Menjawab pertanyaan apakah permohonan tersebut diakomodir atau tidak diakomodir, ia mengatakan hal itu sepenuhnya wewenang Kapolres Sumba Barat, AKBP Michael Irwan Thamsil, SIk dengan mempertimbangkan alasan permohanan tersebut.

Menurutnya, alasan mengajukan permohonan penangguhan penahanan karena kedua pejabat memiliki peran sentral di Dinas PMD Sumba Barat Daya sehingga bila ditahan akan berdampak mandeknya pelayanan pemerintahan di Dinas PMD Sumba Barat Daya.

Menjawab pertanyaan pos kupang merujuk pada kasus tersebut dimana kegiatan itu belum berjalan, manakah unsur kerugian negaranya? Terhadap hal itu pengacara Yohanes Dappa, S.H, M.Hum mengatakan sedang mengkajinya. 

Dugaan penyimpangan dana Bimtek Aparatur Desa di Sumba Barat Daya rupanya sudah diwanti-wanti DPRD Sumba Barat Daya jauh sebelumnya. 

DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya mengaku sudah mengingatkan pemerintah agar menggunakan dana desa sesuai peruntukannya sebagaimana sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Karena itu bila dalam perjalanan ternyata terjadi pelanggaran maka pihaknya mendukung langkah penegak hukum memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Sebaliknya bila tidak terjadi pelanggaran maka seharusnya dibebaskan demi hukum pula.

Tiga Anggota DPRD Sumba Barat Daya yang bersuara soal pemnggunaan dana Bimtek Aparatur desa tersebut yakni Aleks Mone Kaka dan Tobias Dewa Lelu dari PKB serta Herman Ndara Jakadana selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat dari partai Nasdem.

Menurut ketiganya, sebagai wakil rakyat mendukung langkah penegakan hukum yang saat ini ditangani Polres Sumba Barat atas dugaan tindak pidana korupsi atas pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis aparatur desa pada Dinas PMD Sumba Barat Daya tahun anggaran 2019 yang akan berlangsung di Jakarta tanggal 11-15 Juli 2019.

Namun sebaliknya bila dalam proses hukum atas dugaan pelanggaran penggunaan dana desa tidak terbukti maka hendaknya penyidik Polres smSumba Barat membebaskanbya. Hal itu demi memberi rasa keadilan hukum bagi masyarakat daerah ini.

Sebagai wakil rakyat Sumba Barat Daya juga mengingatkan pemerintah agar menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar ke depan lebih berhati-hati mengelolah dana desa. Hal itu karena dalam hal pengelolaan dana deaa diawasi berbagai elemen bangsa ini baik masyarakat, penegak hukum dalam hal ini kepolisian, jaksa, LSM, pers dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah mengelolah dana desa sesuai program yang telah ditetapkan pada APBDes masing-masing desa. Hal mana penetapan program kerja desa dalam APBDes telah melalui tahapan perencanaan hingga penetapan dan terakhir pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Bila semua berjalan baik maka masyarakat dan daerah ini maju.(*)