Opini Pos Kupang 14 Mei 2019 : People Power atau Pester Power

Tujuannya hanya untuk mempengaruhi proses kebijakan pemerintah pada aspek tertentu dan tidak terdapat keinginan menggulingkan pemerintahan yang sah atau mengganti sistem negara secara total.

Sedangkan people power dalam bentuk yang ketiga sebagai gerakan-gerakan keras dan ekstra-parlementarian didasarkan pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap legitimisi lembaga negara.

Tujuan utamanya lebih kepada proses pemaksaan kehendak yang berpotensi menggunakan cara-cara radikal untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau merubah sistem tata kelola negara secara keseluruhan.

Proses ini dikenal dengan istilah revolusi. Karakter kekerasan pada ciri revolusi setidaknya dapat ditelusuri pada sejarah Revolusi Rusia atau Revolusi Perancis.

Untuk model people power ketiga, terdapat setidaknya 3 (tiga) prasayarat utama sebagai sumber legitimasi sosialnya yaitu pertama, terjadinya praktik otoritarianisme atau juga bisa disebabkan lemahnya faktor kepemimpinan dalam negara.

Kedua, terjadinya instabilitas politik (konflik ideologi negara atau perselisihan antar aktor politik) yang berujung pada terjadinya kelangkaan barang dan jasa hingga krisis ekonomi.

Ketiga, gagalnya sistem tata kelola negara yang mengarah terjadinya ketidakadilan secara meluas pada aspek penegakan hukum dan pembagian sumber-sumber ekonomi.

Jika salah satu prasyarat telah terpenuhi, maka sudah tentu people power dalam bentuk revolusi dapat terjadi dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Juga mendapatkan dukungan publik yang luas dan merata di wilayah hukum negara tersebut.

Lantas bagaimana dengan kondisi Indonesia saat ini, apakah ketiga prasyarat tersebut saat ini sedang terjadi?

Jika ketiga prasyarat utama tersebut tidak terjadi, maka kita patut bertanya, revolusi tersebut merupakan bentuk people power atau pester power?

Pester Power sebagai Musuh Demokrasi

Jika people power dimaknai sebagai kekuatan rakyat guna mendukung proses demokratisasi di suatu negara, maka pester power dimaknai sebagai kekuatan pengganggu layaknya hama di sebuah lahan pertanian yang subur.

Tujuan politiknya untuk memberangus sebuah proses demokratisasi.

People power memiliki legitimasi sosial dan hukum dengan dasar argumentasi rasionalitas sebagai nilai utamanya.