Edy Rahmayadi Ingatkan Bupati dan Wali Kota Bersikap Netral pada Pemilu 2019

Edy Rahmayadi Ingatkan Bupati dan Wali Kota Bersikap Netral pada Pemilu 2019

POS-KUPANG.COM | MEDAN - Jelang pemilihan umum 2019, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengharapkan semua pihak terutama bupati dan wali kota agar mengisi keterbatasan penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut.

"Bupati dan wali kota, isi semua kekurangan ini dengan tidak ada kepentingan perorangan maupun kelompok. Lakukan untuk kepentingan masyarakat dan sesuai aturan," kata Edy saat memimpin rapat koordinasi persiapan Pemilu 2019 dengan Forkopimda Provinsi Sumut di aula Rajal Inal Siregar, Jumat (15/2/2019).

• Begini Kronologi Penusukan Pebalap Nasional M Zaky hingga Tewas di Bondowoso

Dia kembali mengingatkan agar bupati dan wali kota bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu mendatang. Begitu juga dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Edy menegaskan bahwa Pemprov Sumut selalu memegang teguh netralitasnya.

"Tolong hentikan kebohongan, rekayasa yang dibuat selama ini. Mari kita tegakkan kejujuran, bebaskan rakyat dalam pesta demokrasi ini. Pemprov Sumut meneriakkan netralitas paling keras," ucapnya.

• Januari-Februari 2019, 17 TKI Asal NTT Meninggal di Luar Negeri, Sebagian Besar di Malaysia

Soal perekaman E-KTP untuk warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dia meminta segera dilakukan dan percepat penyelesaiannya. "Diharapkan akhir Februari ini sudah selesai," ujar Edy.

Ditanya hambatan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu nanti, dia mengaku belum ada. Namun jika pun ada, dirinya memastikan TNI dan Pori siap mengamankannya.

"Sementara ini kerawanan khusus tidak ada," pungkasnya.

Wakil Kepala Polda Sumut Brigjen Mardiaz Kusin Dwihananto mengatakan, pihaknya siap mengamankan tahapan-tahapan Pileg dan Pilpres 2019.

Personel, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang dapat mengganggu keamanan telah disiagakan. Mulai dari melakukan operasi Mantab Brata dan kegiatan-kegiatan cipta kondisi.

"Kami minta para bupati dan wali kota dapat bekerjasama dengan kepolisian. Tolong diinformasikan situasi-situasi dan daerah mana yang rawan di daerahnya masing-masing," kata Mardiaz.

Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Muhammad Sabrar Fadhilah menegaskan pihaknya tetap netral.

"Yakinlah dengan netralitas TNI. Kami akan tetap menjaga dan berpedoman kepada netralitasi yang harus kami lakukan," ujar Fadhilah.

Ketua KPU Sumut Yulhasni menyampaikan, perekaman E- KTP untuk Lapas sedang berlangsung. Namun diharapkannya keberadaan petugas-petugas Linmas di lapangan dapat didukung oleh pemerintah daerah.