Marianus Gaharpung Sebut DPRD Sikka Tidak Paham Substansi Hak Interpelasi

Menurut Marianus Gaharpung, DPRD Kabupaten Sikka menggunakan hak interpelasi tidak ada urgensi sedikitpun

Marianus Gaharpung Sebut DPRD Sikka Tidak Paham Substansi Hak Interpelasi
Pos Kupang
Marianus Gaharpung 

Marianus Gaharpung Sebut DPRD Sikka Tidak Paham Substansi Hak Interpelasi

POS-KUPANG.COM - Pengamat Hukum, Marianus Gaharpung, SH, MS menilai DPRD Kabupaten Sikka tak paham substansi hak interpelasi.

"Pertanyaannya, apakah sebegitu gampangnya dewan menggunakan 'senjata' tersebut untuk mematikan langkah kebijakan seorang kepala daerah dalam mengurus rumah tangga daerah?" kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya tersebut.

Menurut Marianus Gaharpung, DPRD Kabupaten Sikka menggunakan hak interpelasi tidak ada urgensi sedikitpun dengan kebijakan Bupati Sikka yang sangat pro rakyat.

"Ini menunjukkan dewan tidak paham makna substansi dari hal tersebut. Apakah ada kebijakan bupati yang perlu 'digugat' dengan hak interpelasi, tunjukkan dong mana kebijakan yang merugikan rakyat," kata Marianus.

Drakor Terbaru Lee Jong Suk Romance Is A Bonus Book Mulai Tayang, Anda Wajib Nonton

7 Potret Selebriti Dunia Bareng BTS di Grammy Awards 2019, Reaksi Para Member Menggemaskan!

Ramalan Zodiak Jumat 15 Februari 2019, Leo Harus Sabar, Scorpio Lagi Semangat, Zodiak Lain?

"Sikap DPRD Sikka tidak menunjukkan sebagai wakil rakyat yang mengedepankan penegakan aturan di Sikka. Pertanyaannya, apakah salah dan membahayakan kalau bupati Sikka meminta dewan kembalikan uang 3,4 miliar . Kalau ternyata bupati salah dan melanggar hukum, lapor saja pidana pencemaran nama baik dan gugat perbuatan melanggar hukum, yang penting Dewan secara lembaga dan pribadi bisa membuktikan 3, 4 miliar didapat dengan dasar alas hak yang benar dan sah. Jika sebaliknya tidak sanggup membuktikan, tunggu saja hasil audit BPK NTT atas uang tunjangan dimaksud tetapi jangan dewan menunjukkan bukti perlawanannya dengan hak interpelasi," tambahnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, DPRD Kabupaten Sikka mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, buntut dari perseteruan tunjangan perumahan dan transportasi.

Pernyataan interpelasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sikka dengan agenda Pidato Pengantar Ranperda RPJMD Sikka tahun 2018-2023, Senin (11/2/2019).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa didampingi Wakil Ketua I dan II, Donatus David dan Merison Botu. Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo yang akrab disapa Roby Idong hadir bersama semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Sikka.

Seusai pidato pengantar RPJMDoleh Bupati Roby Idong, suasana rapat paripurna II masa sidang II tahun 2019 DPRD Sikka, memanas. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Philips Fransiskus mengusulkan DPRD Sikka mengajukan interpelasi terhadap Bupati Sikka.

Halaman
1234
Editor: Putra
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved