Sikap Pers di Tahun Politik, Refleksi Kritis pada Hari Pers Nasional

Sikap Pers di Tahun Politik, Refleksi Kritis pada Hari Pers Nasional

Oleh Dr. Jonas KGD Gobang, S.Fil, MA
Dosen Ilmu Komunikasi pada Universitas Nusa Nipa Maumere

POS-KUPANG.COM - Di Indonesia setiap tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional atau HPN. Peringatan HPN tahun 2019 ini terjadi bertepatan dengan "tahun politik".

Tentu saja hal ini mengandung muatan yang cukup strategis jika hendak dikaji posisi atau keberadaan pers di republik ini.

Pers Indonesia selalu dipandang penting dalam upaya menegakkan demokratisasi. Pers merupakan salah satu kekuatan dalam membangun demokrasi.

Faktanya saat ini, demokrasi di Indonesia sedang digerogoti oleh sekurang-kurangnya dua penyakit akut yakni praktik korupsi para pejabat negara dan politik kotor yang dapat menenggelamkan politik progresif.

• Ramalan Zodiak Keberuntungan Hari Ini, Rabu 13 Februari 2019, Taurus Harus Hati-hati

• Drakor Terbaru Lee Jong Suk Romance Is A Bonus Book Mulai Tayang, Anda Wajib Nonton

• Pemilik Restoran Bongkar Kelakuan BTS Saat Masih Trainee RM BTS Ternyata Suka Lakukan Ini Saat Makan

Praktik korupsi di negeri ini seolah tak kunjung reda. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menangkap para pejabat negara yang melakukan tindak pidana
korupsi. KPK bahkan belum menyentuh ke semua penjuru negeri ini.

Betapa praktik korupsi kian merajalela, moral para pejabat negara seolah tergadaikan atau dapat dibeli dengan sejumlah uang haram. Alih-alih uang dari pajak rakyat dan pendapatan negara lainnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, malah dipakai untuk kekayaan pribadi, berfoya-foya dengan kroni atau pun kelompoknya sendiri.

Ada kepentingan terselubung sejumlah aktor dalam berbagai instansi dan lembaga politik yang menyandera kepentingan masyarakat.

Akibatnya rakyat terus menderita. Rakyat sepertinya gampang ditipu oleh berbagai manuver yang dilakukan sejumlah oknum baik secara verbal maupun non-verbal (dalam mimik dan gimik) seolah mereka sedang berjuang untuk kepentingan rakyat. Muncul istilah "vulgus vult decipi" yang artinya rakyat kecil suka ditipu.

Terkait politik kotor yang dapat mencederai nilai dan sikap politik progresif seperti perwujudan demokrasi dan segenap nilai kemanusiaan mendapat tantangan yang berat.

Menghadapi kerasnya tekanan politik untuk meraih kekuasaan, orang atau pun aktor politik dapat menghalalkan segala cara. Hoax politik atau pun ancaman dan poltik kebencian untuk tujuan meraih kekuasaan menjadi salah satu contoh di republik ini dalam tahun politik ini.

Kita dapat menyaksikan penjinakan politik progresif dalam bentuk yang cenderung akomodatif demi mempertahankan kekuasaan (baca Arif Susanto, "Tenggelamnya Politik Progresif" Opini Kompas, 30
Januari 2019).

Quo Vadis Pers Indonesia

Berhadapan dengan secuil kenyataan yang terjadi di Indonesia seperti yang
digambarkan di atas, pers Indonesia harus melakukan tindakan yang strategis untuk
membuktikan keberadaannya sebagai pilar demokrasi.