Headline Pos Kupang Hari Ini
Bupati Sikka Tak Gentar Sedikitpun Hadapi Interpelasi DPRD
Saya dipilih oleh rakyat, tidak bisa dijatuhkan begitu saja. Yang jatuhkan bupati adalah rakyat.
Penulis: Eugenius Moa | Editor: Alfons Nedabang
lihat foto
Ketua Fraksi PDIP, Darius Evensius mengatakan pemerintah dan DPRD bermitra untuk mengurus rakyat. "Ketika hari-hari ini orang-orang yang dipilih oleh rakyat berperang yang ujung-ujungnya juga apakah untuk kesejahateraan rakyat atau bukan? Kita refleksikan bersama. Apalah kita dipilih untuk membangun konflik dan mengorbankan rakyat? Mari refleksikan bersama," ujar Evensius dalam rapat paripurna DPRD Sikka.
Dia juga menyatakan, berbagai pernyataan bupati, demikian Evensius, melukai hati perasaan kita semua. "Saya kaget ketika kemarin dan tadi pagi baca di media online, bupati tidak ingin berhubungan intim dengan DPRD karena tidak efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan," katanya.
• Di Lembata, NTT, Jaksa Minta BPK Segera Audit Dana Hari Nusantara
Menurut Evensius, interpelasi yang diusulkan Ketua Fraksi PAN untuk mencari dan menjernihkan semua persoalan. "DPRD dan pemerintah harus duduk bersama diskusi dan cari solusi bersama."
Ketua Fraksi Hanura, Sunardin menyatakan fraksinya tidak berada pada posisi menerima atau tidak menerima. Menurutnya, usulan Fraksi PAN merupakan saran fraksi kepada pimpinan untuk ditampung. "Ini masih sebatas usulan, saat ini kita masih dalam paripurna RPJMD," ujar Sunardin.
Anggota Fraksi PKB dan PKPI, Yoseph Karmianto, S.Fil mengajak semua fraksi bersabar dan menahan diri menanggapi pernyataan Bupati Sikka dan konsentrasi membangun Sikka.
"Saya harap semua anggota fraksi bersabar membangun daerah, tidak emosional merespon pernyataan di media. Mari kita saling bertahan, bersabar dan saling menghargai," ajak Karmianto.
• Agas Andreas Bincang Soal Sampah di Kantor Redaksi Pos Kupang
Ditemui seusai rapat paripurna, Ketua Fraksi PAN, Philip Fransiskus mengatakan, usulan pengajuan hak interpelasi sudah disepakati dalam rapat informal di DPRD Sikka pekan yang lalu.
"Ini (pengajuan hak interpelasi) sudah jadi kesepakatan bersama DPRD minggu yang lalu dalam diskusi informal tapi resmi dipimpin oleh Ketua DPRD Sikka. Saya dipercaya menyampaikannya dalam sidang hari ini," katanya.
Philips juga menyayangkan pernyataan Bupati Sikka yang dilansir media massa. Menurutnya, melanggar regulasi dan nilai kepatutan. "Pernyataan publik bupati atau kebijakan bupati bagi kami DPRD patut diduga melanggar regulasi dan nilai kepatutan sebagai kepala daerah," tandas Philips.
Mengenai kapan pelaksanaan interpelasi, Philips menjelaskan, jadwal interpelasi akan ditentukan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sikka dalam rapat paripurna khusus untuk meminta penjelasan kepala daerah.
• Kronologi Hilangnya Bendahara PUPR Kabupaten Sikka, Diduga Diamankan Dirnarkoba Polda NTT
"Kita tunggu jadwal penetapan Banmus setelah pembahasan RPJMD Sikka 2018-2023," ujar Philips saat kembali dikonfirmasi via WhatsApp, Senin petang.
Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Gorgonius Nago Bapa menyatakan semua fraksi menyetujui usul (interpelasi) yang disampaikan Ketua Fraksi PAN, Philips Fransiskus. Namun, mekanisme untuk sampai kepada penggunaan hak interpelasi akan dilalui sesuai tata tertib (Tatib) DPRD Sikka.
"Saya tidak bisa agendakan kapan kita akan membahas usulan ini. Tapi kita akan lalui sesuai tatib DPRD," tandas Nago Bapa.
Sebagaimana diketahui, Bupati dan DPRD Sikka berseteru terkait pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Sikka.
• Sahabat Blak-blakkan Ungkap Siapa Sebenarnya Jin BTS Lewat Instagram, ARMY Yakin Masih Cinta?
Sejak Januari 2019, anggota DPRD Sikka menerima tunjangan perumahan Rp 6.250.000/bulan dan tunjangan transportasi Rp 9 juta/bulan merujuk pada Perbup Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2019.
