Bupati Sikka Tak Gentar Sedikitpun Hadapi Interpelasi DPRD

"Tetapi persoalan yang terjadi di Sikka, justru bupati membela kepentingan rakyat dengan melihat kondisi APBD, PAD serta memperhatikan kelayakan dana transportasi dan penginapan sesuai kondisi setempat," tandasnya.

• 25 SMP di Nagekeo Akan Adakan UNBK, Begini Persiapannya

Menurut Tuba Helan, tindakan yang dilakukan Bupati Sikka harusnya diapresiasi karena keberpihakannya pada rakyat. Bupati melihat bahwa rakyat di daerah yang dipimpinnya masih susah, maka dewan yang merupakan representasi dari rakyat harusnya mendukung.

"Kalau dewan melakukan interpelasi berarti mereka melakukan perlawanan terhadap rakyat yang mereka wakili. Apa yang dilakukan dewan ini tidak tepat, walaupun sasaran ke bupati tapi tindakan bupati justru menguntungkan rakyat," katanya.

Tuba Helan mengatakan, interpelasi yang dilakukan DPRd ini karena langkah Bupati Sikka menurunkan biaya transportasi dan perumahan merugikan kepentingan mereka. Langkah Bupati Sikka tentu setelah melihat kondisi riil dimana ada juga anggota dewan yang tinggal di rumah sendiri sehingga ditetapkan harga yang pantas kira-kira sewa rumah perbulan di Sikka itu berapa. Dengan menggunakan data itu maka bupati menurunkan biaya transportasi dan perumahan.

• Sebelum Ditangkap Polisi, Kadis PUPR Kabupaten Sikka Sempat Nasehati TD

"Jadi kalau dewan melakukan interpelasi artinya rakyat bisa memberikan penilaian bahwa mereka (dewan) tidak membela rakyat, karena tindakan bupati ini sangat tepat," ujarnya.

Tuba Helan mencermati, kebijakan Bupati Sikka menunjukan keberpihakan pada rakyat. Bukan soal dari mana dia dicalonkan pada saat pilkada lalu. Bupati maju dari independen sehingga tidak ada dukungan politik, tetapi ini bukan lagi soal darimana dicalonkan apakah dari parpol atau independen, karena setelah terpilih maka tugas bupati itu bekerja untuk rakyat.

"Jangan lihat karena dulu dicalonkan siapa? Karena kepala daerah bekerja untuk rakyat. Bupati dipilih rakyat. Saya sendiri begitu melihat komentar di media sosial, saya justru memberikan dukungan. Karena tindakan bupati merupakan bentuk keberanian keberpihakannya pada rakyat.

• Wisata Pantai Tiang Bendera di Rote Ndao Kini jadi Andalan

• Tunjangan Perumahan Dan Transportasi DPRD Sumbar Rp 12 Juta Perbulan

• Keluarga Korban Anastasia Minta Pemerintah Cepat Memberantas Wabah DBD di Sumba Timur

Kalau rakyat di daerah ini tingkat kesejahteraan sudah tinggi maka uang ini tidak ada masalah. Tapi bupati melihat ada kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi, harus dibangun maka bupati ambil langkah mengurangi pendapatan itu. Di peraturan yang mengatur hak dewan ada yang namanya batas atas dan batas bawah, maka bupati punya hak menentukan sesuai kondisi daerah," paparnya.

Dia menegaskan, langkah Bupati Sikka harusnya menjadi contpoh bagi daerah lain di NTT. Persoalan seperti ini pernah dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tahun 2018 tapi tidak ada gejolak karena demi kepentingan rakyat.

"Untuk itu, langkah ini perlu didukung. Kecuali dana yang dipotong untuk kepentingan bupati tentu tidak tepat, tapi kalau untuk kepentingan rakyat misalnya membangun pasar, sekolah, maka ini yang menjadi harapan rakyat sehingga perlu didukung," imbuhnya. (ius/yon)