Di Lembata, NTT, Jaksa Minta BPK Segera Audit Dana Hari Nusantara

Kejari) Lembata telah mengajukan permohonan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera melakukan audit investigasi terhadap penggunaan dana

Di Lembata, NTT, Jaksa Minta BPK Segera Audit Dana Hari Nusantara
Pos Kupang.com/Frans Krowin
BERSAMA STAF -- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lembata, Aluwi (kanan) saat bersama Kasie Pidum, Amar Denny Hari (kiri) di halaman depan kantor itu, Selasa (12/2/2019). 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Frans Krowin

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lembata telah mengajukan permohonan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera melakukan audit investigasi terhadap penggunaan dana Hari Nusantara (Harnus) di Kabupaten Lembata Tahun 2016 lalu. Surat kepada BPK itu telah diajukan baru-baru ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lembata, Aluwi kepada Pos Kupang.Com di Lewoleba, Selasa (12/2/2019). Aluwi mengatakan itu terkait progres penanganan kasus Harnus sampai dengan saat ini.

Informasi yang dihimpun Pos Kupang.Com di Lewoleba, menyebutkan, dalam kasus Harnus ke-16, 13 Desember 2016 itu, diduga ada penyalahgunaan uangn sehingga negara dirugikan Rp 600 juta lebih.

Kajari Aluwi mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, Kejaksaan Negeri Lembata telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) atas dugaan penyimpangan dana tersebut. Dalam pulbaket tersebut, kejaksaan telah meminta keterangan lebih dari sekitar 30 oknum pengelola dan pengguna anggaran. Para pengguna anggaran itu berasal dari pelbagai kalangan.

Siflan Tak  Kaget, Polisi Tangkap Pemain Lama  Narkoba di Maumere, Sikka-NTT

Dari 30 oknum yang dimintai keterangan, lanjut Aluwi, ada yang berpredikat sebagai penjabat Sekda, sejumlah kepala dinas dan ada yang sehari-harinya sebagai pengusaha dan beberapa kelompok masyarakat lainnya.

Bahkan mantan Sekda Lembata, Petrus Toda Atawolo, juga sudah dimintai keterangan terkait dugaan penyalahgunaan keuangan negara yang nilainya mencapai ratusan juta tersebut.

Dari hasil pulbaket itu, katanya, kejaksaan telah memiliki data yang kuat tentang oknum yang turut terlibat di dalam kasus tersebut. Bahkan semua data tentang kucuran dana Harnus dan dugaan penyimpangannya, telah dikantongi seluruhnya oleh parat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan negeri setempat.

Namun untuk memastikan berapa total keuangan negara yang telah disalahgunakan dalam momentum akbar tahun itu, lanjut Aluwi, pihaknya meminta auditor negara, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan audit investigasi atas kasus tersebut.

"Kami sudah menyurati BPK untuk meminta dilakukan audit investigasi atas kasus itu. Suratnya sudah kami kirim sehingga saat ini kami sedang menunggu, jawaban BPK dalam merespon surat tersebut," tandas Aluwi.

Menurut dia, dalam menangani kasus hukum, pihaknya senantiasa bekerja profesional. Semua mekanisme hukum ditaatinya. Demikian pula dalam menangani kasus tersebut. Pihaknya berharap semua pihak mendukungnya dalam menangani kasus tersebut.

Aluwi mengatakan, dalam menangani kasus hukum itu, pihaknya tidak melakukan tebang pilih kasus. Semua pihak yang terkait di dalamnya, akan dimintai keterangan. Pihaknya juga tidak membeda-bedakan apakah yang dimintai keterangan itu adalah pejabat daerah, di Kabupaten Lembata atau pun di luar Lembata.

Baginya, siapa pun yang terlibat baik sebagai pengelola atau pun pengguna anggaran, akan dimintai keterangan. Langkah itu diambil demi tegaknya supremasi hukum di daerah ini.

"Kami tentu bekerja optimal untuk membuat terang benderang kasus ini. Biar lambat, tapi kami memastikan bahwa kasus ini tetap kami tangani sampai tuntas," tandas Aluwi. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved