Empat Kota di NTT Terkotor, Begini Reaksi Para Pejabatnya

Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man menanggapi penganugerahan Kota Kupang sebagai kota terkotor oleh KLHK. Menurutnya, sebuah kota kotor tidak hanya menyangkut pemerintah.

"Pemerintah memiliki Dinas Kebersihan, fasilitas dan tenaga kerja tapi kota tetap saja kotor. Hal ini berarti masyarakat harus terlibat dalam penanganan sampah," tandas Herman, Selasa (15/1/2019).

Herman mengatakan, dirinya telah menyampaikan kepada semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah agar melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan kota.

"Kalau tidak percuma. Pemerintah membeli truk dan menggaji ratusan tenaga kerja, itu uang rakyat. Kalau rakyat sia-siakan uang itu, menurut saya itu juga tidak bagus," katanya.

• Usai Dilantik! Ini yang Dikatakan Fransiskus Tilis Penjabat Sekda TTU

Wakil Walikota Kupang dua periode ini mengajak masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah. Karena uang yang dialokasikan untuk Dinas Kebersihan berjumlah hingga miliaran rupiah.

Herman kembali menekankan, jika uang miliaran dipakai Dinas Kebersihan tapi kota tetap saja kotor, berarti masyarakat juga harus mengubah perilaku untuk tidak membuang sampah.

Ia menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mengatasi kebersihan di Kota Kupang, dimulai dari kelurahan. Pada Jumat pekan ini, pihak Dinas Kebersihan mempresentasikan manajemen pengelolaan sampah.

• Di Sumba Timur! 120 Orang Peserta Lulus CPNS

"Dari manajemen pengelolaan sampah tersebut, apa yang tidak bagus nanti kita lihat. Bagaimana sistem pengelolaan sampah? Tapi itu di luar sampah pasar karena pasar juga kumuh," ujarnya.

Menurutnya, orang yang berjualan di pasar harus ditertibkan. Begitu juga dengan orang yang menjual daging di sembarang tempat. Pemerintah meminta dukungan warga untuk terlibat bersama.

Mengenai sarana dan prasarana, Herman mengatakan, truk pengangkut sampah sudah beroperasi satu hari tiga kali dan itu cukup. Maka dari itu harus dimulai dari pengurangan sampah rumah tangga dan orang harus mulai sadar membuang sampah di tempatnya.

Rumah Sampah

Di Kota Kupang, ada Rumah Pelayanan Sampah Terpilah. Rumah Sampah yang beralamat di Jalan TDM IV Kelurahan Oebufu itu sudah diuji coba. Rumah Sampah akan dimanfaatkan warga RW 1 Kelurahan Oebufu dan warga RW 6 Kelurahan Tuak Daum Merah (TDM), Kecamatan Oebobo.

Kehadiran Rumah Sampah diharapkan bisa mengurai persoalan sampah yang selama ini menjadi momok.

"Lokasi itu memang salah satu titik rawan sampah sehingga memang harus ada terobosan untuk menangani hal itu," kata Lurah Oebufu, Zet Batmalo saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/1/2019).

Rumah Sampah dibangun menggunakan dana bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT yang bekerja sama dengan PT Pertamina. Selain Rumah Sampah, Kelurahan Oebufu dan TDM juga mendapatkan sepeda motor sampah dan mesin pencacah sampah.

• Viral 10 Years Challenge, 10 Artis ini Unggah Foto Jadul Mereka. Lihat Perubahannya!

Menurut Zet pembangunan Rumah Sampah serta pengadaan sarana dan prasarana merupakan bagian dari program Penanganan Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat.

Pihak kelurahan sudah membentuk pengurus Penanganan Sampah Berbasis Masyarakat dan membuat surat keputusan (SK) bersama antara Lurah Oebufu dan Lurah TDM.

Selain itu membuat struktur kelembagaan, membuat mekanisme pembuangan, pengangkutan serta pemilahan sampah termasuk besaran kontribusi dari warga.

Para petugas sampah atau badan pengurus yang sudah dibentuk, akan mengangkut sampah dari depan rumah-rumah warga kemudian dibawa ke Rumah Sampah.

• Miss V Mesti Dijaga, Dirawat Agar Harum, Tak Gatal dan Sehat, Perempuan Wajib Baca

Di Rumah Sampah, petugas sampah akan memilah mana sampah yang masih bisa didaur ulang dan mana yang bisa dibuat pupuk kompos serta mana sampah yang tidak bisa didaur ulang.

"Yang tidak bisa digunakan sama sekali itu yang akan dibuang di dalam bak dan diangkut oleh petugas dinas kebersihan," urainya.

Zet menjelaskan, setiap bulan warga wajib memberikan kontribusi. Uang kontribusi ini dibagi ke dalam tiga kategori. Kategori rumah tangga, kontribusinya minimal Rp 10 ribu per bulan, kategori usaha kecil minimal Rp 20 ribu per bulan dan kategori usaha besar minimal Rp 25 ribu per bulan.

Dana kontibusi ini digunakan untuk membayar jasa pengangkut dan pemilah sampah serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

• Hanya Ingin Bepergian! Ibu Cocoki Minuman Vodka kepada Bayinya hingga Tewas

"Supaya program ini bisa berjalan baik, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT tetap mendampingi dan menyediakan dana intensif bagi para petugas selama 10 bulan sebelum badan pengurus bisa bekerja mandiri. Ini nanti akan jadi pilot project," kata Zet. 

Momentum Evaluasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Barat menerima penilaian KLHK yang menyatakan Waikabubak sebagai sebagai kota terkotor. Pemkab setempat berkomitmen melakukan perubahan lebih baik di tahun 2019.

"Dengan jiwa besar menerima penilaian itu sebagai hadiah tahun 2019 dan menjadikan sebagai momentum evaluasi dan pembenahan menyeluruh dan konkrit di semua hal," kata Wakil Bupati Sumba Barat, Marthen Ngailu Toni, SP, Selasa (15/1/2019).

Marthen mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat bersama-sama melakukan gerakan sadar sampah dan sadar bersih.

"Waikabubak merupakan kota milik bersama sehingga menjadi tanggung jawab bersama menjaga serta memelihara kebersihannya agar tidak lagi mendapat predikat kota kecil terkotor. Tetapi menjadi kota yang bersih, aman dan tentram," ujarnya.

• Yohanes Lalang ! Petani Mandiri yang Kreatif

Dia mengatakan, kekuatan kota Waikabubak adalah dari sektor pariwisata. Nihi Watu sebagai hotel terbaik di dunia berada di Sumba Barat. Selain itu, Pulau Sumba dinobatkan sebagai pulau terindah di dunia.

"Namun permasalahan utama adalah persoalan sampah. Oleh karena itu, agar kita tidak kehilangan kekuatan maka orang Sumba Barat harus berkomitmen bergerak bersama bebas sampah, kota yang tertib dan indah," ujarnya.

Marthen mengatakan, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat harus berkomitmen menjaga Waikabubak terbebas dari sampah, kota yang tertib dan indah. Hanya dengan kebersamaan dan komitmen bersama maka impian tersebut pasti terwujud.

• Ramalan Zodiak Malam ini - Nyawa Taurus Direngut Percintaan dan Konspirasi, Capricorn Brutal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumba Barat, Dedy Suyatno mengatakan, upaya menjaga kebersihan dalam kota Waikabubak dan sekitarnya gencar dilakukan selama ini. Berbagai kontainer sampah yang rusak telah diperbaiki dan ditempatkan di titik-titik strategis.

Hal berikutnya adalah sosialisasi kepada warga agar membuang sampah pada tempatnya serta melakukan gerakan pembersihan sampah di pesisir pantai Selatan Sumba Barat.

Menurut Dedy, pemerintah daerah juga telah membangun TPA di Wone bagi pengolahan limbah dan bahan beracun berbahaya. "Pekerjaan pembangunan TPA Wone sudah selesai pada tahun 2018 dan kini menunggu serah terima pemanfaatannya dari pemerintah pusat," jelasnya.

Hingga saat ini, kata Dedy, Sumba Barat belum mengajukan diri untuk dinilai sebagai salah satu daerah yang ikut memperebutkan Adipura.

KLHK menyerahkan penghargaan Adipura, Senin (14/1/2019). Penghargaan ini merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap tahun.

• Kronologi Siswi SMP di Kota Kupang Dicabuli Pria Mabuk,Polisi Segera Panggil Dua Saksi

Pemberian Adipura bertujuan mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun pasrtisipasi aktfi masyarakat dan dunia usaha dalama mewujudkan kota yang berkelanjutan.

Salah satu kriteria penilaian dalam penghargaan Adipura adalah implementasi atas amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu upaya dan hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah, dengan persentase pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2025.

Selain itu adanya upaya upaya untuk mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai dengan hilir di setiap kabupaten/kota.

• Mau Make Up Tapi Takut Kelihatan Tua? Coba Deh Pakai Make Up Dengan Cara Ini Dijamin Tetap Awet Muda

• Vanessa Unggah 4 Video Ini Sebelum Ditangkap, Polisi Sebut Suka Chatting Tak Sesuai Etika

Pemerintah melalui KLHK memberikan anugerah Adipura periode 2017-2018 kepada 146 penerima penghargaan. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi lima kategori, yakni satu penghargaan Adipura Kencana, 119 Adipura, 10 Sertifikat Adipura, 5 Plakat Adipura, serta Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah kepada 11 kabupaten/kota.

KLHK juga memberikan penghargaan Green Leadership Award bertajuk Anugerah Nirwasita Tantra untuk periode 2018. Penghargaan ini diberikan kepada tiga gubernur, dan enam walikota, serta enam bupati.

Selain pemimpin daerah, penghargaan ini juga diberikan kepada pimpinan DPRD, yakni 3 DPRD provinsi dan 10 DPRD kabupaten/kota. (yen/jj/ii/gg/pet/kompas.com)