Empat Kota di NTT Terkotor, Begini Reaksi Para Pejabatnya

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menobatkan Kota Kupang sebagai kota sedang terkotor di Indonesia. Predikat tersebut membuat Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang, Obed Kadji prihatin dan merasa malu.

"Predikat ini memang membuat prihatin. Saya malu dengan predikat ini," ucap Obed Kadji saat ditemui Selasa (15/1/2019).

Selain Kota Kupang, KLHK juga menganugerahi Waikabubak (Kabupaten Sumba Barat), Ruteng (Kabupaten Manggarai) dan Bajawa (Kabupaten Ngada) sebagai kota kecil terkotor.

Penobatan bersamaan dengan penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di Kantor KLHK, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Menurut Obed, predikat kota terkotor bisa memotivasi masyarakat agar dapat mengelola sampah rumah tangga. Selain itu menjadi tantangan bagi masyarakat Kota Kupang untuk bisa keluar dari predikat tersebut.

"Persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas kebersihan tapi semua pihak sesuai tupoksi masing-masing. Lurah dan RT harus bekerja sama dengan baik," ujarnya.

• Pemprov NTT Siapkan Rp 100 M Untuk Tata TN Komodo

Obed mengatakan tupoksi Dinas Kebersihan sudah jelas, yakni mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA). Namun masalah yang dihadapi, perilaku masyarakat tidak membuang sampah di TPS dan pemulung masih mengorek-ngorek sampah.

Dia mengakui Dinas Kebersihan kekurangan tenaga penyapu, sopir, awak dan taman. Pihaknya masih membutuhkan 200 lebih tenaga.

• ASDP Rencana Buka Rute Internasional ke Timor Leste dan Malaysia

"Kalau masyarakat menuntut maka harus diberikan kendaraan. Kami diperintahkan kerja tapi fasilitas kurang. Dulu gubernur pernah menjanjikan lima dump truk tapi sampai sekarang tidak pernah diberikan," terangnya.

Obed menyadari tidak bisa jalan sendiri tapi perlu kolaborasi dengan lurah dan RT agar kota menjadi bersih. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan operasi tempat sampah di dalam kendaraan. Tujuannya agar jangan membuang sampah sembarangan.

"Sekarang kita sudah ada mobil patroli sampah. Malau didapati orang membuang sampah pada pukul 10.00 Wita dan pukul 17.00 Wita maka langsung dikenakan denda," ujarnya.

Obed menyebut kelurahan penghasil sampah terbanyak adalah Oesapa, Kuanino, Nunbaun Sabu, Lai-Lai Besi Kopan (LLBK), Bonipoi, Kampung Solor dan Kelurahan Fatubesi. Jika dilihat per instansi/lembaga maka Bagian Umum Setda Kota Kupang sebagai penghasil sampah terbanyak.

Mengenai armada, Obed menjelaskan ada 36 armada melayani 51 kelurahan. Satu armada mengangkut sampah sekitar 6-8 kubik, setiap hari masing-masing armada tiga kali beroperasi. Menurut Obed, idealnya setiap kelurahan dilayani satu armada. Sedangkan jumlah petugas kebersihan sebanyak 253 orang.

• Beragam Kritikan Terhadap Pidato Prabowo, Nomor 5 Mengejutkan!

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Kupang, Nithanel Pandie mengatakan, predikat kota terkotor menampar wajah Kota Kupang. Dia merasa prihatin karena seolah-olah semuanya tidur dan tidak bekerja. "Ini merupakan tamparan buat semuanya," kata Nithanel.

Namun dia berdalih, kondisi saat ini masih dalam transisi karena pembangunan fisik sedang dilaksanakan yang membuat lingkungan semrawut.

"Jika penilaian dilakukan dari jauh hari sebelum pembangunan dilaksanakan maka Kota Kupang bisa keluar dari zona tersebut," ujarnya.

Dia menyarankan agar pihak Dinas Kebersihan mengganti pola kerja. "Kalau dulu mereka beramai-ramai mencabut rumput tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian pembenahan model kerja."

Anggota Komisi III DPRD Kota Kupang, Tellend Daud Mark mengatakan, Walikota Kupang Jefri Riwu Kore sedang bersemangat mempercantik kota dengan lampu hias dan ruang terbuka hijau. Tapi ternyata di sisi lain ada penilaian Kupang menjadi kota terkotor.

"Jangan hanya mempercantik tapi juga dilihat dari semua sisi. Mengapa terkotor? Misalnya ada pembangunan infrastruktur yang tidak dilengkapi dengan drainase, akhirnya di musim hujan masyarakat membuang sampah di drainase lalu meluap di jalan sehingga semakin kotor," katanya.

Tellend mengusulkan agar Pemkot Kupang memperbanyak TPS. Penentuan dan penempatan TPS harus di tempat yang tepat. Hal lainnya yang harus dilakukan adalah senantiasa mengimbau masyarakat agar membuang sampah di tempatnya.

• Dukung Pariwisata ASDP Operasikan KMP Komodo di Labuan Bajo

"Kita juga melihat jumlah armada sangat kurang sehingga perlu ada intervensi anggaran untuk pembelian armada angkut sampah. Mungkin juga bisa intervensi terhadap pembelian armada mobil penyapu jalan. Pemanfaatan kendaraan sesuai perencanaan penggunaan," terangnya.

Sehari setelah KLHK mengumumkan Kota Kupang sebagai kota terkotor, berdasarkan pemantauan Pos Kupang, sejumlah tumpukan sampah ditemukan di beberapa lokasi, di antaranya di Pantai Warna Oesapa.

• BRI Beri Kredit Wirausaha Bagi Pensiunan Peserta Taspen

Mengetahui ada sampah, Lurah Oesapa Kiai Kia langsung menginformasikan kepada pihak Dinas Kebersihan. Beberapa saat kemudian, sejumlah petugas kebersihan tiba di lokasi dan mengangkut sampah menggunakan mobil sampah.

Kia menjelaskan, sampah di Pantai Warna kadang banyak dan menumpuk karena mendapatkan sampah tadahan.

"Oesapa ini banyak sampai tadahan. Ini juga lokasi pasar, dikunjungi semua orang. Kalau kesadaran rendah berarti agak repot. Saya baru habis bicara dengan orang bahwa kalau habis makan harus buang sampah pada tempatnya," ujar Kia saat ditemui di Pantai Warna Oesapa, Selasa (15/1/2019).

"Saya baru dilantik. Saya memang harus lebih banyak di lapangan," tambahnya.

Dia mengimbau warganya menerapkan cara hidup sehat, dengan jalan membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan Pantai Warna Oesapa juga menjadi tanggungjawab Paguyuban Pantai Warna Oesapa.

• 10 Tahun Berlalu, Inilah 9 Drama Korea yang Tayang Tahun 2009, Intip yuk!

"Kami diberi kewenangan mengelola, menata, juga menjaga kebersihan dan keamanan," jelas Wakil Ketua Paguyuban Pantai Warna Oesapa, Ruben Z. Giri saat mendampingi Lurah Oesapa.

"Sampah-sampah selama ini banyak. Hari ini sudah diangkut. Ke depan, semua warga di sini bisa bersama-sama menjaga kebersihan," ujarnya.

Sementara itu Ketua RT 26 RW 10 Kelurahan Naikoten 1, Rinto Nugraha (35) mengatakan warganya yang tinggal di bantaran kali tepat di belakang Pasar Kasih sering mengeluhkan bau busuk.

Kali dimaksud sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga serta limbah dan sampah dari pedagang Pasar Kasih.

• Menhub Diminta Atur Tarif Bagasi Jangan Melebihi Harga Tiket

"Itulah keluhan semua warga yang ada. Hampir setiap hari mereka mengeluhkan bau dari kali. Jadi kami di sini bisa dibilang sebagai korban," kata Rinto saat ditemui Selasa siang.

"Kondisi tersebut sudah berlangsung selama belasan tahun. Kami yang menerima akibatnya," tambahnya.

Menurut Rinto, sudah berulang kali mengimbau warga menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah di TPS. Rinto menilai ada tumpang tindih tugas dan tanggungjawab dalam urusan kebersihan di wilayah Pasar Kasih.

Dikatakannya, harus ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara PD Pasar Kasih selaku pengelola pasar dan Dinas Kebersihan Kota Kupang.

• BREAKING NEWS! Di Carep-Manggarai ! Ibu Rumah Tangga Temukan Mayat Laki-Laki dekat Kandang Babi

"Ada dua kubu yang saling melemparkan tanggungjawab. Ada PD Pasar Kasih dan Dinas Kebersihan Kota Kupang. Saya bingung dengan PD Pasar, apa sih kerjanya? Setiap hari menarik retribusi dari seluruh pedagang yang ada, tapi apa yang dia buat untuk jaga kebersihan?" keluhnya

Rinto menjelaskan, kondisi kali sedikit lebih baik. Pasalnya di tahun 2018 lalu, pihak Dinas Kebersihan membersihkan kali. Apa yang dilakukan Dinas Kebersihan diapresiasi warga sekitar.

Warga RT 26 Kelurahan Naikoten I, Ryfal Badjo (36) menambahkan, selain mencemari lingkungan, sampah dan limbah mengakibatkan banyak anak terserang diare dan demam berdarah dengue (DBD).

• Siswi SMP di Kota Kupang Dicabuli Pria Mabuk, Kronologi awal Hingga Polisi Panggil 2 Saksi

"Banyak yang sakit karena lalat yang berasal dari sampah dan limbah itu kan ada," kata Ryfal.

Lurah Naikoten I, Budi Izaac SH mengatakan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pihak kelurahan melaksanakan Jumat Bersih.

Program Jumat Bersih merupakan kegiatan turunan dari Pemkota Kupang. Pihaknya senantiasa menggandeng elemen masyarakat dari RT dan RW.

• BREAKING NEWS : Di Manggarai Timur! 3 Mobil Diseret Banjir di Sungai Wae Bobo

"Memang kalau kebersihan, saat Jumat bersih saya lihat ada konsentrasi sampah di mana saya ajak masyarakat bersama-sama bersihkan," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, program Jumat Bersih sebagai langkah konkret mengatasi masalah kebersihan lingkungan. "Sekarang dinas kebersihan sudah baik. Setiap sampah di TPS-TPS saat pagi hari sudah diangkut."

Dia mengharapkan partisipasi aktif dan tumbuh kesadaran masyarakat untuk secara kolektif menanggulangi masalah sampah. Selama ini, atensi dan kesadaran masyarakat masih sangat kurang.

Reaksi Wakil Walikota

Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man menanggapi penganugerahan Kota Kupang sebagai kota terkotor oleh KLHK. Menurutnya, sebuah kota kotor tidak hanya menyangkut pemerintah.

"Pemerintah memiliki Dinas Kebersihan, fasilitas dan tenaga kerja tapi kota tetap saja kotor. Hal ini berarti masyarakat harus terlibat dalam penanganan sampah," tandas Herman, Selasa (15/1/2019).

Herman mengatakan, dirinya telah menyampaikan kepada semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah agar melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan kota.

"Kalau tidak percuma. Pemerintah membeli truk dan menggaji ratusan tenaga kerja, itu uang rakyat. Kalau rakyat sia-siakan uang itu, menurut saya itu juga tidak bagus," katanya.

• Usai Dilantik! Ini yang Dikatakan Fransiskus Tilis Penjabat Sekda TTU

Wakil Walikota Kupang dua periode ini mengajak masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah. Karena uang yang dialokasikan untuk Dinas Kebersihan berjumlah hingga miliaran rupiah.

Herman kembali menekankan, jika uang miliaran dipakai Dinas Kebersihan tapi kota tetap saja kotor, berarti masyarakat juga harus mengubah perilaku untuk tidak membuang sampah.

Ia menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mengatasi kebersihan di Kota Kupang, dimulai dari kelurahan. Pada Jumat pekan ini, pihak Dinas Kebersihan mempresentasikan manajemen pengelolaan sampah.

• Di Sumba Timur! 120 Orang Peserta Lulus CPNS

"Dari manajemen pengelolaan sampah tersebut, apa yang tidak bagus nanti kita lihat. Bagaimana sistem pengelolaan sampah? Tapi itu di luar sampah pasar karena pasar juga kumuh," ujarnya.

Menurutnya, orang yang berjualan di pasar harus ditertibkan. Begitu juga dengan orang yang menjual daging di sembarang tempat. Pemerintah meminta dukungan warga untuk terlibat bersama.

Mengenai sarana dan prasarana, Herman mengatakan, truk pengangkut sampah sudah beroperasi satu hari tiga kali dan itu cukup. Maka dari itu harus dimulai dari pengurangan sampah rumah tangga dan orang harus mulai sadar membuang sampah di tempatnya.

Rumah Sampah

Di Kota Kupang, ada Rumah Pelayanan Sampah Terpilah. Rumah Sampah yang beralamat di Jalan TDM IV Kelurahan Oebufu itu sudah diuji coba. Rumah Sampah akan dimanfaatkan warga RW 1 Kelurahan Oebufu dan warga RW 6 Kelurahan Tuak Daum Merah (TDM), Kecamatan Oebobo.

Kehadiran Rumah Sampah diharapkan bisa mengurai persoalan sampah yang selama ini menjadi momok.

"Lokasi itu memang salah satu titik rawan sampah sehingga memang harus ada terobosan untuk menangani hal itu," kata Lurah Oebufu, Zet Batmalo saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/1/2019).

Rumah Sampah dibangun menggunakan dana bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT yang bekerja sama dengan PT Pertamina. Selain Rumah Sampah, Kelurahan Oebufu dan TDM juga mendapatkan sepeda motor sampah dan mesin pencacah sampah.

• Viral 10 Years Challenge, 10 Artis ini Unggah Foto Jadul Mereka. Lihat Perubahannya!

Menurut Zet pembangunan Rumah Sampah serta pengadaan sarana dan prasarana merupakan bagian dari program Penanganan Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat.

Pihak kelurahan sudah membentuk pengurus Penanganan Sampah Berbasis Masyarakat dan membuat surat keputusan (SK) bersama antara Lurah Oebufu dan Lurah TDM.

Selain itu membuat struktur kelembagaan, membuat mekanisme pembuangan, pengangkutan serta pemilahan sampah termasuk besaran kontribusi dari warga.

Para petugas sampah atau badan pengurus yang sudah dibentuk, akan mengangkut sampah dari depan rumah-rumah warga kemudian dibawa ke Rumah Sampah.

• Miss V Mesti Dijaga, Dirawat Agar Harum, Tak Gatal dan Sehat, Perempuan Wajib Baca

Di Rumah Sampah, petugas sampah akan memilah mana sampah yang masih bisa didaur ulang dan mana yang bisa dibuat pupuk kompos serta mana sampah yang tidak bisa didaur ulang.

"Yang tidak bisa digunakan sama sekali itu yang akan dibuang di dalam bak dan diangkut oleh petugas dinas kebersihan," urainya.

Zet menjelaskan, setiap bulan warga wajib memberikan kontribusi. Uang kontribusi ini dibagi ke dalam tiga kategori. Kategori rumah tangga, kontribusinya minimal Rp 10 ribu per bulan, kategori usaha kecil minimal Rp 20 ribu per bulan dan kategori usaha besar minimal Rp 25 ribu per bulan.

Dana kontibusi ini digunakan untuk membayar jasa pengangkut dan pemilah sampah serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

• Hanya Ingin Bepergian! Ibu Cocoki Minuman Vodka kepada Bayinya hingga Tewas

"Supaya program ini bisa berjalan baik, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT tetap mendampingi dan menyediakan dana intensif bagi para petugas selama 10 bulan sebelum badan pengurus bisa bekerja mandiri. Ini nanti akan jadi pilot project," kata Zet. 

Momentum Evaluasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Barat menerima penilaian KLHK yang menyatakan Waikabubak sebagai sebagai kota terkotor. Pemkab setempat berkomitmen melakukan perubahan lebih baik di tahun 2019.

"Dengan jiwa besar menerima penilaian itu sebagai hadiah tahun 2019 dan menjadikan sebagai momentum evaluasi dan pembenahan menyeluruh dan konkrit di semua hal," kata Wakil Bupati Sumba Barat, Marthen Ngailu Toni, SP, Selasa (15/1/2019).

Marthen mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat bersama-sama melakukan gerakan sadar sampah dan sadar bersih.

"Waikabubak merupakan kota milik bersama sehingga menjadi tanggung jawab bersama menjaga serta memelihara kebersihannya agar tidak lagi mendapat predikat kota kecil terkotor. Tetapi menjadi kota yang bersih, aman dan tentram," ujarnya.

• Yohanes Lalang ! Petani Mandiri yang Kreatif

Dia mengatakan, kekuatan kota Waikabubak adalah dari sektor pariwisata. Nihi Watu sebagai hotel terbaik di dunia berada di Sumba Barat. Selain itu, Pulau Sumba dinobatkan sebagai pulau terindah di dunia.

"Namun permasalahan utama adalah persoalan sampah. Oleh karena itu, agar kita tidak kehilangan kekuatan maka orang Sumba Barat harus berkomitmen bergerak bersama bebas sampah, kota yang tertib dan indah," ujarnya.

Marthen mengatakan, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat harus berkomitmen menjaga Waikabubak terbebas dari sampah, kota yang tertib dan indah. Hanya dengan kebersamaan dan komitmen bersama maka impian tersebut pasti terwujud.

• Ramalan Zodiak Malam ini - Nyawa Taurus Direngut Percintaan dan Konspirasi, Capricorn Brutal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumba Barat, Dedy Suyatno mengatakan, upaya menjaga kebersihan dalam kota Waikabubak dan sekitarnya gencar dilakukan selama ini. Berbagai kontainer sampah yang rusak telah diperbaiki dan ditempatkan di titik-titik strategis.

Hal berikutnya adalah sosialisasi kepada warga agar membuang sampah pada tempatnya serta melakukan gerakan pembersihan sampah di pesisir pantai Selatan Sumba Barat.

Menurut Dedy, pemerintah daerah juga telah membangun TPA di Wone bagi pengolahan limbah dan bahan beracun berbahaya. "Pekerjaan pembangunan TPA Wone sudah selesai pada tahun 2018 dan kini menunggu serah terima pemanfaatannya dari pemerintah pusat," jelasnya.

Hingga saat ini, kata Dedy, Sumba Barat belum mengajukan diri untuk dinilai sebagai salah satu daerah yang ikut memperebutkan Adipura.

KLHK menyerahkan penghargaan Adipura, Senin (14/1/2019). Penghargaan ini merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap tahun.

• Kronologi Siswi SMP di Kota Kupang Dicabuli Pria Mabuk,Polisi Segera Panggil Dua Saksi

Pemberian Adipura bertujuan mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun pasrtisipasi aktfi masyarakat dan dunia usaha dalama mewujudkan kota yang berkelanjutan.

Salah satu kriteria penilaian dalam penghargaan Adipura adalah implementasi atas amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu upaya dan hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah, dengan persentase pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2025.

Selain itu adanya upaya upaya untuk mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai dengan hilir di setiap kabupaten/kota.

• Mau Make Up Tapi Takut Kelihatan Tua? Coba Deh Pakai Make Up Dengan Cara Ini Dijamin Tetap Awet Muda

• Vanessa Unggah 4 Video Ini Sebelum Ditangkap, Polisi Sebut Suka Chatting Tak Sesuai Etika

Pemerintah melalui KLHK memberikan anugerah Adipura periode 2017-2018 kepada 146 penerima penghargaan. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi lima kategori, yakni satu penghargaan Adipura Kencana, 119 Adipura, 10 Sertifikat Adipura, 5 Plakat Adipura, serta Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah kepada 11 kabupaten/kota.

KLHK juga memberikan penghargaan Green Leadership Award bertajuk Anugerah Nirwasita Tantra untuk periode 2018. Penghargaan ini diberikan kepada tiga gubernur, dan enam walikota, serta enam bupati.

Selain pemimpin daerah, penghargaan ini juga diberikan kepada pimpinan DPRD, yakni 3 DPRD provinsi dan 10 DPRD kabupaten/kota. (yen/jj/ii/gg/pet/kompas.com)