NTT Jadi Contoh Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ini Alasannya

AICHR Indonesia melakukan dialog publik dan pelatihan pendekatan berbasis HAM untuk implementasi konvensi ASEAN

NTT Jadi Contoh Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ini Alasannya
POS KUPANG/GECIO VIANA
Dr. Dinna Wisnu, Wakil Indonesia untuk AICHR (kanan) ditemani Among Pundhi Resi dari IOM saat melakukan konferensi pers di Aula Gedung DPD RI Provinsi NTT Jalan Polisi Militer, Oebobo, Kota Kupang, Minggu (14/10/2018) 

POS-KUPANG.COM, KUPANG, PK -Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commision on Human Rights (AICHR) Indonesia secara khusus memberi perhatian pada Provinsi NTT sebagai daerah percontohan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dr. Dinna Wisnu, Wakil Indonesia untuk AICHR ditemani Among Pundhi Resi dari IOM (International Organization on Migration) menyampaikan itu kepada wartawan di Aula Gedung DPD RI Provinsi NTT Jalan Polisi Militer, Oebobo, Kota Kupang, Minggu (14/10/2018)

AICHR Indonesia melakukan dialog publik dan pelatihan pendekatan berbasis HAM untuk implementasi konvensi ASEAN melawan TPPO khususnya perempuan dan anak-anak.

Kegiatan itu bekerja sama dengan IOM, Kedutaan Switzerland di Jakarta, DPD RI dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,

Menurut Dinna, untuk pertama kali dalam sejarah Wakil Indonesia untuk AICHR mendorong secara konkrit pemberantasan TPPO hingga ke level daerah.

"Ini merupakan tahun ketiga dimana pihaknya secara aktif memantau situasi di lapangan dan berupaya membangun kerja sama di level daerah, nasional dan regional," tambahnya.

Dijelaskannya, Polda NTT mencatat sejak Januari-Juli 2018 telah menangani 25 kasus TPPO dengan korban 37 orang. Sementara data yang masuk ke Wakil Indonesia untuk AICHR dari LSM PADMA sejak 1 Januari 2018 hingga 6 Oktober 2018 ada 86 jenazah pekerja migran asal NTT. Tidak menutup kemungkinan mereka yang meninggal itu juga korban TPPO.

"Memang ada wilayah lain di Indonesia yang bermasalah dalam hal perdagangan orang, tetapi sebagai awal, kita memberi perhatian ke NTT. Diharapkan akan mengungkap banyak hal dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang cara penanganan masalah secara nasional maupun regional," katanya.

Di NTT tambah Dinna, hampir selalu ada korban meninggal dunia atau disiksa. Padahal sejumlah program pelayanan satu atap ada di sini demi memotong jalur-jalur non prosedural untuk berangkat bekerja ke luar negeri.

"Demikian pula masyarakat sipil dan para tokoh agama kabarnya sudah sangat aktif bergerak melawan tindakan kejahatan ini. Artinya pasti ada yang luput. Ada sistem yang tidak jalan. Ada yang tetap bisa menjual orang meskipun kabarnya Pemda sudah galak," tambahnya.

Halaman
12
Penulis: Gecio Viana
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved